Ringkasan Cepat:

• Pemerintah menyiapkan stimulus sekitar Rp31 triliun untuk kuartal IV 2026. Angka final masih disisir Kementerian Keuangan.
• Dua pos terbesar: bantuan beras Rp17,5 triliun dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) hampir Rp12 triliun.
• Ekonom INDEF menilai BSU berpotensi tidak tepat sasaran. Ekonom CORE mengingatkan keterbatasan ruang fiskal.

Jakarta, 05 Oktober 2026 — Stimulus Rp31 triliun kuartal IV dinilai belum atasi kemiskinan, meski pemerintah sudah menyiapkan bantuan beras dan subsidi upah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket itu Rabu (30/9/2026) seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto. Kritik muncul karena bantuan bersifat jangka pendek dan kriteria penerima BSU belum dirilis.

Apa Saja Isi Stimulus Rp31 Triliun?

Airlangga menyebut total kebutuhan anggaran “kira-kira Rp31 triliun”. Angka itu masih dalam penyisiran Kementerian Keuangan, dan aturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan belum rampung, menurut laporan VOI.

Tiga program utama sudah disebut pemerintah:

Selain itu, pemerintah menyiapkan KPR bersubsidi bunga 6 persen bagi pekerja berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta, untuk rumah hingga Rp500 juta. Insentif perumahan dan jaminan sosial pekerja juga berlanjut ke 2027, menurut rilis Kemenko Perekonomian yang dikutip Antara.

Target pemerintah jelas. Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal IV diharapkan di atas 5,4–5,5 persen, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.

Mengapa Dinilai Belum Atasi Kemiskinan?

Jawaban singkatnya: stimulus ini menopang konsumsi, bukan mengubah sumber pendapatan keluarga miskin. Tiga alasan muncul dari kritik ekonom dan data resmi.

Pertama, nilainya kecil dibanding kebutuhan hidup. Hitungan redaksi memberi gambaran. Tiga bulan bantuan beras setara 30 kg. Dengan harga beras medium sekitar Rp16.400 per kg per 2 Oktober menurut Journalarta, nilainya sekitar Rp492 ribu. BPS mencatat garis kemiskinan rumah tangga Maret 2026 sebesar Rp3.910.866 per bulan. Jadi beras tiga bulan hanya menutup sekitar 4 persen dari garis kemiskinan tiga bulan sebuah rumah tangga.

Kedua, BSU berisiko luput dari yang paling membutuhkan. Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menyoroti penerima BSU yang umumnya pekerja formal. Pekerja informal, menurutnya, sering tak tercatat di program bansos lain.

“Ketika BSU ini diberikan, itu akan membuat kesenjangan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan”
— Tauhid Ahmad, Ekonom Senior INDEF, kepada Kompas.com, 4 Oktober 2026

Antara mencatat kriteria penerima BSU 2026 belum diumumkan lengkap. Pada BSU sebelumnya, syarat mencakup peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, tetapi belum tentu dipakai lagi.

Ketiga, ketepatan sasaran bansos masih jadi pekerjaan rumah. CNBC Indonesia mencatat pemerintah masih menghadapi persoalan akurasi data penerima. Sorotan serupa pernah kami bahas dalam laporan tentang sekolah kaya yang tetap menerima bantuan MBG.

Data BPS: Kemiskinan Turun, tapi Rentan

Konteksnya penting. BPS mencatat penduduk miskin Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang atau 8,07 persen. Jumlah itu turun 430 ribu orang dari September 2025.

Namun gambaran di lapangan tidak seragam. Tingkat kemiskinan perdesaan 10,67 persen, jauh di atas perkotaan 6,34 persen. Liputan6 melaporkan indeks kedalaman kemiskinan menurun di kota tetapi naik di desa. Investortrust juga mencatat Rasio Gini naik tipis ke 0,368.

Garis kemiskinan nasional Rp669.235 per kapita per bulan, atau sekitar Rp22 ribu per hari (hitungan redaksi). Banyak keluarga hanya sedikit di atas angka itu. Gejala ini pernah kami uraikan dalam ulasan 172 juta warga RI miskin versi World Bank, yang memakai ambang berbeda dari BPS.

Reaksi dan Ruang Fiskal

Kritik bukan hanya soal sasaran. Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menyebut sekitar 95 persen stimulus berupa belanja sosial. Hitungan redaksi konsisten: Rp17,5 triliun ditambah hampir Rp12 triliun sudah sekitar Rp29,5 triliun dari Rp31 triliun.

“secara kasar hanya dapat menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3 triliun”
— Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE, kepada Bloomberg Technoz, 5 Oktober 2026

Ia merujuk rasio pajak sekitar 10 persen terhadap PDB. Dampaknya positif, tetapi tidak menutup seluruh biaya program. Bloomberg Technoz mencatat realisasi pajak baru 59,8 persen dari target hingga Agustus.

Dari sisi pekerja, kritik datang dari penerima potensial. Dalam laporan Kompas.com, seorang pekerja berusia 26 tahun menilai solusinya “terlalu instan”. Tauhid menyarankan anggaran BSU dialihkan ke program berdampak jangka panjang. Untuk menyiasati pemutusan kerja dan lapangan kerja, lihat juga ulasan kami soal PHK 43 ribu pekerja dan reskilling.

Kronologi Singkat

Apa Selanjutnya?

Tiga hal patut dipantau. Pertama, kriteria dan jadwal pencairan BSU, yang belum dirilis resmi menurut Antara. Kedua, angka final anggaran dari Kementerian Keuangan. Ketiga, desain stimulus awal 2027, yang kata Airlangga juga sedang disiapkan.

Ekonom menekankan bahwa bantuan tunai dan pangan menjaga daya beli jangka pendek. Pengentasan kemiskinan berkelanjutan, menurut berbagai analis, membutuhkan lapangan kerja dan upah layak. Pembahasan opsinya ada di artikel kami tentang solusi kemiskinan struktural Indonesia 2026. Tekanan harian rumah tangga juga tercermin dalam ulasan biaya hidup naik dan kelas menengah turun kelas.

FAQ