Sorotan:

• Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang akui sekolah elite masih nikmati MBG sejak program berjalan
• BGN akan refocusing 63 juta penerima manfaat — sekolah kaya berpotensi dihapus dari daftar
• Moratorium dapur MBG baru diumumkan untuk tekan beban anggaran negara

Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, tepat sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin 8 Juni 2026, mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya tepat sasaran — termasuk sekolah-sekolah dari kalangan mampu yang masih menerima bantuan gizi negara.

Mengapa MBG Bisa Salah Sasaran Sejak Awal?

Program MBG diluncurkan sebagai janji kampanye unggulan Prabowo Subianto dengan target menyentuh kelompok rentan: anak-anak kurang gizi, ibu hamil, dan pelajar dari keluarga prasejahtera. Namun dalam praktiknya, distribusi berjalan berbasis satuan pendidikan — bukan berbasis kondisi ekonomi siswa.

Artinya, sekolah swasta elite di kota besar pun ikut masuk daftar penerima. Ini bukan sekadar soal ketidakadilan distribusi. Ini soal efisiensi anggaran negara yang tengah menghadapi tekanan fiskal. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru — ia berulang dalam berbagai program sosial, seperti yang pernah dianalisis dalam laporan tentang masalah sosial yang selama ini diabaikan pemerintah.

“Kami akan refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus.” — Nanik Sudaryati Deyang, Kepala BGN (Detikcom, 9 Juni 2026)

Angka 63 Juta Penerima Dipertanyakan

Saat ini tercatat sekitar 63 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia, berdasarkan data virtual account BGN per Juni 2026. BGN juga mencatat 27.877 dapur operasional aktif di seluruh wilayah.

Nanik menyebut angka itu akan dihitung ulang secara ketat. Penerima yang tergolong mampu secara ekonomi akan dikurangi kuotanya, lalu dialihkan ke wilayah yang belum terjangkau program. Ini relevan mengingat laporan World Bank mencatat 172 juta warga RI masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi — kelompok yang justru paling membutuhkan intervensi gizi semacam ini.

Masalahnya: tidak ada mekanisme publik yang transparan untuk mendefinisikan “sekolah kaya”. Apakah berdasarkan akreditasi? Uang pangkal? Lokasi geografis? BGN belum menjelaskan kriteria teknis ini secara resmi.

“Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.” — Nanik Sudaryati Deyang, Kepala BGN (JPNN, 9 Juni 2026)

Empat Langkah BGN dan Dampaknya bagi Masyarakat

BGN menyiapkan empat langkah setelah kepala baru dilantik:

1. Moratorium dapur MBG baru — pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dihentikan sementara untuk menata distribusi yang belum merata
2. Refocusing penerima manfaat — evaluasi 63 juta penerima, sekolah elite berpotensi dicoret
3. Penguatan pengawasan kualitas — target 2026 bukan mengejar jumlah, tapi standar gizi yang diterima
4. Efisiensi anggaran — alokasi dana diarahkan ke daerah dengan defisit gizi tertinggi

Dari keempat langkah itu, yang paling berdampak langsung bagi masyarakat adalah nomor dua. Jutaan siswa di sekolah menengah swasta berbayar mahal bisa kehilangan akses MBG — sementara ratusan ribu anak di daerah 3T yang belum terjangkau justru berpotensi mendapatkan slot baru.

Pergeseran ini bersinggungan langsung dengan jurang kesenjangan sosial yang selama ini menjadi akar masalah distribusi program sosial di Indonesia.

Apa Selanjutnya?

Nanik menegaskan tahun 2026 adalah tahun kualitas, bukan kuantitas, untuk MBG. Artinya ekspansi besar-besaran yang terjadi sejak program diluncurkan Januari 2025 akan direm.

Yang perlu diawasi publik:

• Kriteria “sekolah kaya” — harus dipublikasikan dan terukur agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam proses seleksi ulang
• Timeline refocusing — belum ada tanggal pasti kapan evaluasi selesai dan list baru berlaku
• Nasib dapur MBG yang sudah beroperasi — moratorium dapur baru tidak berarti dapur lama berhenti, tapi kepastiannya perlu dikomunikasikan ke masyarakat

Dalam konteks lebih luas, persoalan ini mencerminkan tantangan struktural yang berulang: program sosial skala besar di Indonesia sering kali lahir dengan semangat besar tapi tanpa mekanisme targeting yang presisi. Solusi kemiskinan struktural jangka panjang justru mensyaratkan data yang akurat dan sistem verifikasi penerima yang kuat sejak awal — bukan evaluasi reaktif setelah program berjalan setahun lebih.

FAQ Seputar MBG 2026

📩 Dapatkan update terbaru seputar kebijakan sosial Indonesia langsung ke inbox Anda.