Ringkasan Cepat:

• PT Samwon Busana Indonesia (Jepara) dan PT Victory Apparel (Semarang) menghentikan operasional karena merugi terus-menerus
• Total 1.472 buruh terancam PHK — 670 dari Samwon, 802 dari Victory Apparel
• Samwon dipastikan tutup permanen mulai 1 Agustus 2026; Victory Apparel masih dalam proses perundingan bipartit soal pesangon

SEMARANG, 22 Juli 2026 — Sebanyak 1.472 buruh di Jawa Tengah terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah PT Samwon Busana Indonesia di Jepara dan PT Victory Apparel di Semarang sama-sama menghentikan operasional karena terus merugi, menurut keterangan Disnakertrans Jateng dan serikat pekerja pada Selasa (21/7/2026).

Mengapa Ini Penting?

Penutupan dua pabrik garmen ini menambah daftar panjang perusahaan padat karya di Jawa Tengah yang tumbang di tengah tekanan industri tekstil. PT Samwon Busana Indonesia, yang telah beroperasi 11 tahun di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, mencatat kerugian selama lima tahun terakhir dan pada masa jayanya sempat mempekerjakan sekitar 2.000 karyawan sebelum menyusut menjadi 670 orang.

Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Azis, membenarkan kondisi tersebut dan menyebut pemerintah daerah telah menugaskan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Jepara untuk mengawal pemenuhan hak buruh sekaligus menyiapkan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan lain. Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah, Nelson Siahaan, mengatakan organisasinya kini mendampingi sekitar 600 buruh Samwon yang mayoritas berstatus kontrak.

“Dari ratusan buruh yang kami dampingi, mayoritas berstatus kontrak atau PKWT.” — Nelson Siahaan, Ketua Korwil KSBSI Jawa Tengah, 21 Juli 2026

Nelson menduga kepindahan sebagian operasional Samwon ke Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang turut dipicu upaya menghindari upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang sudah berlaku di Jepara, meski hal ini belum dikonfirmasi resmi oleh manajemen perusahaan.

Reaksi dan Dampak

Di Jepara, Kepala Diskop-UKM-Nakertrans Zamroni Leistiaza mengonfirmasi bahwa manajemen Samwon sudah menyampaikan rencana penutupan ke pemerintah daerah sekitar sebulan sebelum pengumuman resmi. Perusahaan disebut berkomitmen memenuhi kewajiban ke karyawan, meski besaran pesangon yang ditawarkan diperkirakan hanya sekitar 50 persen dari ketentuan normal akibat kondisi keuangan yang memburuk.

Di Semarang, sekitar 802 pekerja PT Victory Apparel di kawasan industri Lamicitra menghadapi situasi serupa. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia (FSBI), Mulyono, menyebut gelombang PHK di perusahaan itu sudah mulai dirasakan pekerja sejak April 2026, jauh sebelum rencana penutupan resmi diumumkan. Perundingan bipartit antara manajemen dan pekerja soal nilai pesangon masih berlangsung di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

“Persoalan ini sebenarnya telah bergulir sejak beberapa bulan lalu.” — Mulyono, Ketua Umum FSBI, 21 Juli 2026

Bagi buruh berstatus karyawan tetap, tuntutan meliputi uang pesangon, uang penggantian masa kerja, dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK). Buruh kontrak menuntut pencairan penuh uang kompensasi, meski hasilnya masih bergantung pada negosiasi tim perunding dengan masing-masing perusahaan.

Baca Juga 43 Ribu Pekerja Kena PHK hingga Juni 2026, DPR Desak Reskilling Massal

Kronologi Peristiwa

Apa Selanjutnya?

Pemerintah Kabupaten Jepara menyatakan akan mengawal proses bipartit hingga hak-hak buruh Samwon terpenuhi, termasuk pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sembari membantu penyaluran tenaga kerja yang terdampak ke perusahaan lain. Di Semarang, nasib 802 buruh Victory Apparel masih menunggu hasil perundingan bipartit yang difasilitasi Disnaker Kota Semarang — belum ada kepastian soal tanggal penutupan maupun besaran pesangon final.

Kedua kasus ini kemungkinan akan menjadi indikator awal bagaimana pemerintah provinsi menangani gelombang PHK sektor padat karya di Jawa Tengah pada paruh kedua 2026, terutama terkait penerapan UMSK yang disebut-sebut menjadi salah satu pertimbangan relokasi industri garmen ke kawasan lain.

Artikel ini disusun berdasarkan keterangan resmi Disnakertrans Jateng, Diskop-UKM-Nakertrans Jepara, KSBSI, dan FSBI, sebagaimana dilaporkan Tribun Jateng, Tribun Jogja, Beritasatu, Viva Jogja, dan Jatengnews.id per 21–22 Juli 2026.