Ringkasan Cepat:

• Penduduk miskin Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang (8,07%), turun 430 ribu dari September 2025, menurut BPS.
• Gini Ratio naik ke 0,368 dari 0,363, tetapi masih di bawah 0,375 pada Maret 2025.
• Garis kemiskinan naik 4,33% menjadi Rp669.235 per kapita per bulan.

Jakarta, 19 September 2026 — BPS: penduduk miskin RI turun tapi ketimpangan justru naik. Menurut Profil Kemiskinan Maret 2026 yang dirilis 5 Agustus, jumlah penduduk miskin menjadi 22,93 juta orang (8,07%). Gini Ratio pada saat yang sama naik ke 0,368 dari 0,363 pada September 2025, baik di kota maupun di desa.

Mengapa Kemiskinan Turun Sementara Ketimpangan Naik?

Kedua angka itu mengukur hal berbeda. Angka kemiskinan menghitung orang yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Gini Ratio mengukur seberapa merata pengeluaran seluruh penduduk. Keduanya bisa bergerak berlawanan dalam satu periode.

Data BPS menunjukkan hal itu terjadi. Gini Ratio Maret 2026 naik 0,005 poin dibanding September 2025. Namun dibanding Maret 2025, angkanya turun 0,007 poin. Jadi frasa “justru naik” akurat untuk enam bulan terakhir, bukan untuk setahun penuh.

Ketimpangan di kota lebih tinggi. Gini Ratio perkotaan tercatat 0,387, naik dari 0,383. Di perdesaan angkanya 0,296, naik tipis dari 0,295. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan arah pergerakan di dua wilayah itu, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.

“…tingkat ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan.”
— Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, konferensi pers 5 Agustus 2026

Data Kunci dalam Tiga Periode

Tabel berikut merangkum ukuran ketimpangan yang dirilis BPS. Rincian resminya ada di siaran pers BPS tentang Gini Ratio Maret 2026.

Sumber: BPS, dirangkum dari Susenas.

Apa yang Menurunkan Angka Kemiskinan?

BPS menyebut beberapa faktor. Ekonomi tumbuh 5,61% secara tahunan pada triwulan I-2026. Konsumsi rumah tangga mencapai Rp1.838,2 triliun, naik 5,52%. Sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026 tercipta 1,90 juta lapangan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,68%.

Bantuan sosial ikut berperan. Program Keluarga Harapan tersalur ke 9,70 juta keluarga (97,10% target). Bantuan sembako menjangkau 17,51 juta keluarga (95,99% target). Rincian ini dilaporkan Investortrust berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS.

Tekanan di pasar kerja belum hilang. Isu seperti PHK 43 ribu pekerja pada Juni 2026 menunjukkan hasil pertumbuhan belum dirasakan semua orang.

Garis Kemiskinan Naik, Beras Jadi Penentu

Garis kemiskinan nasional Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan. Angka itu naik 4,33% dari September 2025 dan 9,86% dari Maret 2025. Makanan menyumbang 74,70%, sisanya kebutuhan non-makanan.

Beras menyumbang 20,52% garis kemiskinan di kota dan 24,60% di desa. Rokok kretek filter menyusul dengan 10,83% di kota dan 10,18% di desa. Artinya, harga pangan pokok sangat menentukan siapa yang tergolong miskin.

Untuk rumah tangga, BPS menghitung kebutuhan minimum Rp3.091.866 per bulan. Rata-rata anggota rumah tangga miskin 4,62 orang. Tekanan harga ini sejalan dengan bahasan tentang biaya hidup yang naik dan kelas menengah yang turun kelas.

Standar ini juga bukan satu-satunya. Bank Dunia memakai ambang internasional yang berbeda, sehingga angkanya jauh lebih besar. Perbandingannya sudah kami ulas dalam laporan tentang 172 juta warga RI miskin versi World Bank.

Desa Lebih Miskin, Kota Lebih Timpang

Kemiskinan perdesaan 10,67%, hampir dua kali perkotaan yang 6,34%. Di kota, jumlah penduduk miskin turun dari 11,18 juta menjadi 10,83 juta orang. Di desa, turun dari 12,18 juta menjadi 12,10 juta orang.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) perdesaan 1,744, sedangkan perkotaan 0,951. Menurut laporan Media Indonesia atas data BPS, indeks kedalaman dan keparahan turun di kota tetapi naik di desa. Warga miskin desa kian jauh dari garis kemiskinan.

Sebaran wilayahnya timpang. Pulau Jawa dihuni 12,02 juta penduduk miskin, lebih dari separuh total nasional. Namun persentase tertinggi ada di Maluku dan Papua (18,06%). Papua Tengah mencatat 30,41%, naik dari 29,45% pada September 2025.

Untuk ketimpangan, DKI Jakarta tertinggi dengan Gini Ratio 0,435, disusul Jawa Barat 0,413 dan DIY 0,411. Bangka Belitung terendah di 0,214. Pola ini melengkapi telaah kami soal kesenjangan sosial dan ancaman krisis.

“…tingkat ketimpangan di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.”
— Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, dikutip VIVA, 5 Agustus 2026

Apa Artinya bagi Warga?

Kelompok 40% terbawah menikmati 19,22% dari total pengeluaran nasional. Angka ini turun tipis dari 19,28% pada September 2025, tetapi lebih tinggi dari 18,65% pada Maret 2025. Menurut kriteria Bank Dunia yang dirujuk BPS, porsi di atas 17% tergolong ketimpangan rendah.

Jadi gambarannya bukan krisis. Kemiskinan turun konsisten, dan ketimpangan tahunan masih membaik. Namun kenaikan semesteran, terutama di kota, menunjukkan hasil pertumbuhan belum merata. Solusi jangka panjangnya dibahas dalam 5 solusi kemiskinan struktural Indonesia 2026.

Apa Selanjutnya?

BPS memperbarui data kemiskinan dan ketimpangan dua kali setahun, berdasarkan Susenas Maret dan September. Pembacaan berikutnya akan menunjukkan apakah kenaikan Gini Ratio berlanjut atau hanya fluktuasi kecil. Belum ada angka resmi untuk periode itu.

FAQ