Masalah Sosial di Indonesia pada Tahun 1750-an: Konteks Kolonial dan Dampaknya

semdinlihaber.com, 29 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Pada tahun 1750-an, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia masih merupakan kumpulan kerajaan, kesultanan, dan wilayah yang berada di bawah pengaruh kolonial, terutama Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Periode ini menandai puncak kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara, dengan fokus pada eksploitasi sumber daya alam seperti rempah-rempah, kopi, dan gula. Namun, di balik kejayaan ekonomi kolonial, berbagai masalah sosial muncul yang memengaruhi kehidupan masyarakat pribumi, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun struktur sosial. Artikel ini akan menguraikan secara mendetail masalah sosial yang terjadi di Nusantara pada tahun 1750-an, dengan fokus pada dampak sistem kolonial, ketimpangan sosial, konflik antar kelompok, dan tantangan kesejahteraan masyarakat.

1. Konteks Sejarah: Nusantara pada Tahun 1750-an

Pada pertengahan abad ke-18, Nusantara terdiri dari berbagai kerajaan dan kesultanan, seperti Mataram di Jawa, Banten, Cirebon, dan kerajaan-kerajaan di Sumatra, Kalimantan, dan Maluku. Belanda, melalui VOC, memiliki pengaruh besar di wilayah-wilayah strategis seperti Batavia (kini Jakarta), Maluku, dan sebagian Jawa. VOC mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan memperkenalkan sistem Cultuurstelsel (sistem tanam paksa) secara informal, yang memaksa petani menanam komoditas ekspor seperti lada, cengkeh, dan kopi. Menurut Indonesia Investments, periode ini ditandai dengan eksploitasi sumber daya yang intens, yang sering kali merugikan masyarakat pribumi.

Selain Belanda, pengaruh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Banten dan Mataram tetap kuat di beberapa wilayah, meskipun mereka sering kali harus tunduk pada tekanan politik dan ekonomi dari VOC. Sementara itu, masyarakat di wilayah timur Nusantara, seperti Maluku dan Nusa Tenggara, masih hidup dalam sistem sosial yang lebih tradisional, dengan pengaruh kolonial yang lebih terbatas. Namun, kehadiran Belanda menciptakan dinamika sosial baru yang memunculkan berbagai masalah sosial, mulai dari kemiskinan hingga konflik antar kelompok.

2. Masalah Sosial Utama pada Tahun 1750-an

Berikut adalah masalah sosial utama yang dihadapi masyarakat Nusantara pada tahun 1750-an, berdasarkan analisis sejarah dan konteks kolonial:

a. Kemiskinan Akibat Eksploitasi Kolonial

Salah satu masalah sosial terbesar pada periode ini adalah kemiskinan yang meluas akibat eksploitasi ekonomi oleh VOC. Sistem Cultuurstelsel informal memaksa petani untuk menanam tanaman ekspor, sering kali dengan imbalan yang sangat kecil atau bahkan tanpa bayaran. Petani Jawa, misalnya, harus menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka sebagai pajak tanah kepada Belanda, seperti yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dan kemudian disempurnakan oleh Thomas Stamford Raffles.

Faktor Penyebab:
- Pajak Tanah yang Berat: Menurut Indonesia Investments, petani Jawa diwajibkan membayar pajak setara dua per lima dari hasil panen tahunan mereka, yang sering kali membuat mereka tidak memiliki cukup hasil untuk kebutuhan hidup.
- Monopoli Perdagangan: VOC mengendalikan perdagangan rempah-rempah, sehingga petani lokal tidak mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka.
- Bencana Alam: Kekeringan atau banjir sering kali memperburuk kondisi ekonomi petani, yang sudah terbebani oleh tuntutan kolonial.
Dampak:
- Kemiskinan meluas di kalangan petani, terutama di Jawa dan Maluku, menyebabkan kekurangan pangan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
- Meningkatnya ketergantungan pada pinjaman dari lintah darat, yang sering kali memperburuk kondisi finansial petani.

b. Ketimpangan Sosial dan Kesenjangan Hukum

Sistem kolonial menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan antara elite pribumi, pejabat kolonial, dan masyarakat biasa. VOC sering kali bekerja sama dengan bangsawan lokal untuk mengendalikan wilayah, memberikan hak istimewa kepada elite pribumi yang setia kepada Belanda. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang besar.

Faktor Penyebab:
- Privilese Elite Pribumi: Bangsawan lokal, seperti bupati di Jawa, sering kali mendapatkan keuntungan dari kerja sama dengan VOC, seperti tanah atau hak monopoli perdagangan, sementara rakyat biasa hidup dalam kemiskinan.
- Diskriminasi Hukum: Menurut detik.com, kebijakan kolonial cenderung mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat pribumi, dengan fokus pada eksploitasi ekonomi. Hukum yang diterapkan sering kali tidak adil, dengan “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” di mana masyarakat kecil menghadapi hukuman berat untuk pelanggaran kecil, sementara elite lolos dari sanksi.
- Perbudakan: VOC memperkenalkan sistem perbudakan di Batavia dan wilayah lain, di mana pribumi atau pendatang dari wilayah lain dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Dampak:
- Ketimpangan sosial memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat bawah, yang sering kali diekspresikan melalui pemberontakan kecil atau pelarian ke wilayah yang tidak dikuasai Belanda.
- Munculnya konflik antara elite pribumi yang pro-Belanda dan masyarakat yang menentang kolonialisme.

c. Konflik Antar Kelompok dan Ketegangan Sosial

Periode 1750-an juga ditandai dengan konflik antar kelompok, baik antar suku, agama, maupun antara pribumi dan kolonial. Ketegangan ini sering kali dipicu oleh intervensi Belanda dalam urusan politik lokal.

Faktor Penyebab:
- Intervensi Politik Kolonial: Menurut detik.com, Belanda sering kali memengaruhi pemilihan penguasa lokal atau mendukung kerajaan tertentu untuk memperluas pengaruh mereka, seperti dalam konflik suksesi di Mataram. Hal ini memicu perselisihan antar kelompok pribumi.
- Konflik Agama: Pengaruh Islam yang semakin kuat di Banten dan Sumatra Utara sering kali bertentangan dengan kehadiran Belanda yang beragama Kristen, menciptakan ketegangan sosial.
- Perang Dagang: Persaingan untuk menguasai jalur perdagangan, terutama di Maluku, memicu konflik antara kerajaan lokal dan Belanda, serta antar kerajaan lokal sendiri.
Dampak:
- Pemberontakan seperti Perang Giyanti (1746-1757) di Jawa, yang dipicu oleh konflik suksesi di Mataram dan intervensi Belanda, menyebabkan instabilitas sosial dan kerugian jiwa.
- Ketegangan antar kelompok memperburuk kohesi sosial, membuat masyarakat sulit bersatu melawan penjajah.

d. Medikalisasi dan Kontrol Sosial terhadap Difabel

Masalah sosial lain yang kurang dikenal adalah perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Menurut penelitian dalam INKLUSI: Indonesian Journal of Disability Studies, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan praktik medikalisasi terhadap difabel sejak abad ke-17, yang berlanjut hingga abad ke-18. Pada 1750-an, difabel sering kali diisolasi di rumah sakit militer atau institusi khusus sebagai bentuk kontrol sosial, bukan untuk kesejahteraan mereka.

Faktor Penyebab:
- Pendekatan Medis Kolonial: Belanda memandang disabilitas sebagai masalah yang harus “dikendalikan” melalui medikalisasi, seperti menempatkan penyandang disabilitas mental di institusi khusus.
- Kurangnya Kesejahteraan Sosial: Tidak ada sistem dukungan sosial untuk difabel, sehingga mereka sering kali dianggap sebagai beban masyarakat.
Dampak:
- Penyandang disabilitas kehilangan hak sosial dan sering kali dikucilkan, memperburuk stigma terhadap disabilitas.
- Praktik ini mencerminkan kurangnya perhatian kolonial terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi secara keseluruhan.

e. Ketidakadilan terhadap Perempuan dan Pernikahan Dini

Meskipun data spesifik tentang perempuan pada periode ini terbatas, praktik pernikahan dini dan ketidakadilan gender merupakan masalah sosial yang umum di banyak masyarakat Nusantara. Kerajaan-kerajaan lokal sering kali mempertahankan tradisi patriarki, sementara kebijakan kolonial tidak memberikan perhatian pada isu gender.

Faktor Penyebab:
- Norma Budaya: Dalam banyak masyarakat, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk memperkuat aliansi keluarga atau menjaga kehormatan sosial.
- Kurangnya Pendidikan: Perempuan jarang mendapatkan akses ke pendidikan, membatasi peluang mereka untuk mandiri secara ekonomi atau sosial.
Dampak:
- Pernikahan dini meningkatkan risiko kesehatan bagi perempuan muda dan membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan publik.
- Ketidakadilan gender memperkuat struktur sosial yang tidak setara, di mana perempuan sering kali berada di posisi subordinat.

3. Dampak Masalah Sosial pada Masyarakat

Masalah sosial pada tahun 1750-an memiliki dampak jangka panjang terhadap masyarakat Nusantara:

Kemiskinan Kronis: Eksploitasi ekonomi oleh VOC menyebabkan kemiskinan yang mendarah daging di banyak wilayah, terutama di Jawa dan Maluku.
Ketidakstabilan Sosial: Konflik antar kelompok dan ketimpangan sosial memicu pemberontakan dan ketidakpuasan terhadap kolonialisme, yang menjadi cikal bakal gerakan nasionalis di masa depan.
Erosi Budaya Lokal: Intervensi Belanda dalam urusan politik dan budaya lokal melemahkan tradisi dan otonomi masyarakat pribumi.
Krisis Kesejahteraan: Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti terhadap difabel atau perempuan, memperburuk kondisi sosial dan memperpanjang ketimpangan.

4. Upaya Penanganan dan Resistensi

Meskipun masalah sosial pada periode ini sulit diatasi karena dominasi kolonial, beberapa bentuk resistensi dan adaptasi muncul:

Pemberontakan Lokal: Pemberontakan seperti Perang Giyanti menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap eksploitasi Belanda dan elite pribumi yang berkolaborasi.
Adaptasi Budaya: Beberapa masyarakat, seperti di Banten, mempertahankan identitas Islam mereka sebagai bentuk resistensi terhadap pengaruh Kristen Belanda.
Jaringan Perdagangan Alternatif: Pedagang lokal di Sumatra dan Maluku berusaha mencari pasar alternatif di luar kendali VOC untuk meningkatkan pendapatan mereka.

5. Tantangan dalam Memahami Masalah Sosial Periode Ini

Memahami masalah sosial pada tahun 1750-an memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan sumber tertulis. Seperti yang disebutkan dalam Indonesia Investments, sumber tertulis dari periode sebelum abad ke-19 sangat terbatas, terutama dari perspektif masyarakat pribumi. Sebagian besar catatan berasal dari dokumen kolonial, yang cenderung bias terhadap kepentingan Belanda. Oleh karena itu, analisis masalah sosial harus mempertimbangkan konteks budaya dan interpretasi dari arkeologi, tradisi lisan, dan sumber sekunder.

6. Kesimpulan

Pada tahun 1750-an, masyarakat Nusantara menghadapi berbagai masalah sosial yang dipicu oleh eksploitasi kolonial Belanda, ketimpangan sosial, konflik antar kelompok, dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan akibat Cultuurstelsel informal, ketidakadilan hukum, medikalisasi difabel, dan ketidaksetaraan gender adalah beberapa isu utama yang membentuk dinamika sosial pada periode ini. Meskipun masyarakat pribumi menunjukkan resistensi melalui pemberontakan dan adaptasi budaya, dampak kolonialisme meninggalkan warisan ketimpangan yang berlangsung lama. Memahami masalah sosial ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Nusantara sebelum terbentuknya identitas nasional Indonesia, sekaligus menggarisbawahi ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan kolonial.