Masalah Sosial di Indonesia pada Tahun 1730-an

semdinlihaber.com, 31 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88 Nostalgia Kota Jakarta Tempo Dulu

Pada tahun 1730-an, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia masih berada di bawah pengaruh kuat kolonialisme, terutama oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Periode ini merupakan bagian dari era penjajahan Belanda yang dimulai sejak awal abad ke-17, dengan Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Meskipun sumber sejarah tertulis dari periode ini terbatas, terutama yang mencerminkan perspektif masyarakat pribumi, catatan kolonial dan penelitian sejarah modern memberikan gambaran tentang masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa itu. Artikel ini akan mengulas secara mendetail masalah sosial yang menonjol pada dekade 1730-an, dengan fokus pada ketimpangan sosial, konflik etnis, eksploitasi ekonomi, pemberontakan, dan dampak kebijakan kolonial terhadap masyarakat pribumi.

Latar Belakang Sejarah: Penjajahan VOC di Nusantara

Pada abad ke-17 dan ke-18, VOC menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, terutama di Jawa, Maluku, dan wilayah pesisir Sumatra, melalui monopoli perdagangan rempah-rempah dan kontrol administratif. VOC bukanlah pemerintahan negara, melainkan perusahaan dagang yang diberi hak monopoli oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Tujuan utama VOC adalah memaksimalkan keuntungan melalui perdagangan, sering kali dengan cara-cara yang eksploitatif, termasuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk lokal dan pedagang asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap monopoli mereka. Batavia, sebagai markas VOC, menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan, di mana berbagai kelompok etnis—pribumi, Tionghoa, Eropa, dan kelompok lain—berinteraksi, sering kali dalam ketegangan sosial.

Pada tahun 1730-an, VOC mulai menghadapi masalah keuangan yang serius akibat korupsi internal, biaya tinggi untuk menangani pemberontakan, dan inefisiensi administrasi. Krisis ini memperburuk hubungan antara VOC dan masyarakat lokal, menciptakan berbagai masalah sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk Nusantara.

Masalah Sosial Utama di Indonesia pada Tahun 1730-an

1. Ketimpangan Sosial dan Eksploitasi Ekonomi

Salah satu masalah sosial utama pada periode ini adalah ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh sistem ekonomi kolonial. VOC menerapkan kebijakan monopoli perdagangan yang ketat, terutama pada komoditas seperti rempah-rempah, kopi, dan gula. Penduduk lokal, khususnya petani Jawa, dipaksa untuk menanam tanaman komersial melalui sistem verplichte leveringen (penyerahan wajib), di mana mereka harus menyerahkan hasil panen dengan harga rendah atau bahkan tanpa bayaran. Hal ini menyebabkan kemiskinan yang meluas di kalangan petani, yang tidak hanya kehilangan hasil panen mereka tetapi juga kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Di sisi lain, elit VOC dan pedagang Eropa menikmati kemakmuran, menciptakan kesenjangan sosial yang tajam antara penguasa kolonial dan penduduk pribumi. Sistem pajak dan beban kerja paksa, seperti heerendiensten (kerja rodi), juga membebani masyarakat lokal, terutama di Jawa. Petani dipaksa bekerja di perkebunan atau proyek infrastruktur tanpa upah yang layak, yang memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka.

2. Konflik Etnis dan Kebijakan Diskriminatif terhadap Komunitas Tionghoa

Komunitas Tionghoa di Batavia pada tahun 1730-an merupakan kelompok yang signifikan secara ekonomi, terutama dalam perdagangan dan industri kecil seperti pengolahan gula. Pada tahun 1740, diperkirakan terdapat sekitar 15.000 orang Tionghoa di Batavia dan sekitarnya, yang merupakan 17% dari total penduduk. Namun, kebijakan diskriminatif VOC terhadap komunitas ini memicu ketegangan sosial yang serius.

Pada tahun 1727, VOC mengeluarkan peraturan yang mengharuskan orang Tionghoa yang telah tinggal 10-12 tahun di Batavia untuk memiliki surat izin tinggal, atau mereka akan dideportasi ke Tiongkok. Pada tahun 1729, mereka diberi waktu enam bulan untuk mengajukan izin tinggal dengan membayar 2 ringgit. Selain itu, pada tahun 1730, VOC melarang orang Tionghoa membuka tempat penginapan, tempat pemadatan candu, dan warung, baik di dalam maupun di luar kota. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol aktivitas ekonomi mereka, tetapi justru memicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial.

Puncak konflik etnis terjadi pada tahun 1740 dengan peristiwa Geger Pacinan (Pemberontakan Tionghoa), yang meskipun terjadi di awal dekade berikutnya, akar masalahnya sudah terlihat pada 1730-an. Ketidakpuasan komunitas Tionghoa atas diskriminasi, pajak tinggi, dan ancaman deportasi massal memicu pemberontakan besar yang berujung pada pembantaian ribuan orang Tionghoa oleh VOC dan sekutunya. Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antar-etnis di bawah pemerintahan kolonial.

3. Pemberontakan dan Ketidakstabilan Sosial

Pada tahun 1730-an, pemberontakan menjadi salah satu manifestasi utama ketidakpuasan sosial terhadap kekuasaan VOC. Penduduk lokal, terutama di Jawa, sering kali memberontak karena beban ekonomi yang berat dan penindasan kolonial. VOC menghadapi biaya tinggi untuk menumpas pemberontakan ini, yang pada gilirannya memperburuk kondisi keuangan mereka dan meningkatkan tekanan pada masyarakat lokal.

Salah satu contoh pemberontakan adalah pemberontakan di wilayah pesisir Jawa, seperti Banten dan Cirebon, yang dipicu oleh eksploitasi ekonomi dan korupsi pejabat VOC. Pemberontakan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap VOC, tetapi juga konflik internal di antara kerajaan-kerajaan lokal yang bersekutu atau bersaing dengan VOC. Misalnya, di Banten, ketegangan antara elit lokal dan VOC sering kali memicu kerusuhan sosial. Ketidakstabilan ini menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat.

4. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi di kalangan pejabat VOC menjadi masalah sosial yang signifikan pada periode ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1684, setelah kematian Gubernur Jenderal Speelman, terungkap kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan dana VOC. Meskipun kasus ini terjadi sebelum 1730-an, praktik korupsi tetap berlanjut dan menjadi endemik pada dekade ini. Pejabat VOC sering kali menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang memperburuk keuangan VOC dan meningkatkan beban pajak serta kerja paksa bagi penduduk lokal.

Korupsi ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara VOC dan masyarakat pribumi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara berbagai kelompok sosial, termasuk pedagang Tionghoa dan elit lokal. Akibatnya, terjadi fragmentasi sosial yang memperlebar jurang antara penguasa kolonial dan penduduk.

5. Dampak Kebijakan Kolonial terhadap Masyarakat Pribumi

Kebijakan kolonial VOC, seperti pengenaan pajak tinggi dan monopoli perdagangan, memiliki dampak sosial yang luas. Di Maluku, misalnya, VOC menggunakan kekerasan untuk mempertahankan monopoli rempah-rempah. Penduduk Kepulauan Banda yang menolak monopoli ini dihadapi dengan pembantaian atau deportasi, dan pulau-pulau tersebut dipopulasikan kembali dengan budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. Praktik ini menciptakan trauma sosial dan menghancurkan struktur masyarakat lokal.

Di Jawa, sistem verplichte leveringen dan kerja rodi menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Banyak petani yang kehilangan lahan mereka karena diambil alih untuk perkebunan komersial, yang mengakibatkan migrasi, kemiskinan, dan kerusuhan sosial. Selain itu, kebijakan VOC untuk mengontrol perdagangan lokal menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pribumi, yang semakin terpinggirkan.

6. Kesenjangan Hukum dan Ketidakadilan

Kesenjangan hukum antara penduduk Eropa, Tionghoa, dan pribumi juga menjadi masalah sosial yang signifikan. VOC menerapkan hukum yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Seorang ilmuwan Belanda, van Vollenhoven, pada awal abad ke-20 menyoroti bahwa kebijakan kolonial seperti domein verklaring (deklarasi kepemilikan tanah oleh kolonial) merupakan pelanggaran hak atas tanah masyarakat pribumi. Meskipun analisis ini dibuat jauh setelah 1730-an, masalah kepemilikan tanah sudah menjadi sumber ketegangan sosial pada periode ini, terutama di Jawa, di mana tanah-tanah subur diambil alih untuk perkebunan.

Penduduk pribumi sering kali tidak memiliki akses ke keadilan hukum, dan hukuman yang diberikan kepada mereka jauh lebih berat dibandingkan dengan pelaku Eropa. Ketidakadilan ini memperkuat persepsi bahwa hukum “tajam ke bawah, tumpul ke atas,” yang masih menjadi isu dalam diskusi masalah sosial di Indonesia modern.

Dampak Masalah Sosial terhadap Masyarakat

Masalah sosial pada tahun 1730-an memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur masyarakat Nusantara. Kemiskinan dan eksploitasi ekonomi menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sementara konflik etnis dan pemberontakan menciptakan ketidakstabilan sosial. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh VOC memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas, baik kolonial maupun lokal. Selain itu, kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa dan penduduk pribumi memperdalam fragmentasi sosial, yang berujung pada konflik besar seperti Geger Pacinan di tahun 1740.

Upaya Penanganan dan Respons Masyarakat

Meskipun sumber sejarah tentang respons masyarakat terhadap masalah sosial pada periode ini terbatas, pemberontakan menjadi bentuk perlawanan utama terhadap penindasan kolonial. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat, seperti pedagang lokal dan elit kerajaan, berusaha menegosiasikan hubungan dengan VOC untuk mempertahankan kepentingan mereka. Namun, karena kekuatan militer dan ekonomi VOC yang dominan, upaya ini sering kali gagal.

Di sisi lain, komunitas Tionghoa menunjukkan ketahanan dengan tetap aktif dalam perdagangan meskipun menghadapi diskriminasi. Namun, ketegangan yang terus meningkat akhirnya memicu pemberontakan besar, yang menunjukkan bahwa masalah sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan represif VOC.

Penutup

Pada tahun 1730-an, Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial yang berakar dari sistem kolonialisme VOC. Ketimpangan sosial, konflik etnis, eksploitasi ekonomi, pemberontakan, korupsi, dan ketidakadilan hukum adalah isu-isu utama yang membentuk kehidupan masyarakat pada masa itu. Meskipun keindahan budaya dan perdagangan maritim Nusantara tetap berkembang, tekanan kolonial menciptakan kondisi sosial yang sulit bagi penduduk pribumi dan komunitas lain seperti Tionghoa. Periode ini menjadi cerminan bagaimana kekuasaan kolonial dapat memperburuk masalah sosial, meninggalkan warisan ketegangan yang berlangsung hingga dekade berikutnya.

Untuk memahami lebih lanjut tentang periode ini, penelitian lebih mendalam terhadap sumber-sumber lokal, seperti naskah-naskah Jawa atau catatan lisan, dapat memberikan perspektif yang lebih kaya tentang pengalaman masyarakat pribumi. Namun, dari catatan yang ada, jelas bahwa tahun 1730-an adalah masa yang penuh tantangan sosial, di mana keindahan Nusantara kontras dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh kolonialisme.