Masalah Sosial di Indonesia pada Tahun 1660-an

semdinlihaber.com, 08 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi.

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

makassar – attack-on-makassar-12th-of-juni-1660-makassar | Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia

Pada abad ke-17, khususnya pada dekade 1660-an, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia merupakan bagian dari kepulauan Nusantara yang terdiri dari berbagai kerajaan dan komunitas lokal. Pada masa itu, tidak ada entitas politik tunggal bernama “Indonesia,” melainkan sekumpulan kerajaan, kesultanan, dan wilayah yang dikuasai oleh kekuatan kolonial, terutama Belanda melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Periode ini ditandai oleh dinamika sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh interaksi antara penduduk lokal, pedagang asing, dan kekuatan kolonial. Artikel ini akan mengulas secara mendalam masalah sosial yang muncul di Nusantara pada tahun 1660-an, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terpercaya, dengan fokus pada dampak kolonialisme, ketegangan antar-etnis, struktur sosial, dan perubahan budaya.

Latar Belakang Sejarah

Pada tahun 1660-an, VOC telah memperkuat cengkeramannya di Nusantara, terutama di Jawa, Maluku, dan wilayah perdagangan strategis lainnya. Setelah mendirikan Batavia (kini Jakarta) pada 1619, Belanda secara bertahap memperluas pengaruh mereka melalui monopoli perdagangan rempah-rempah, kontrak dengan penguasa lokal, dan intervensi militer. Kekuatan lokal seperti Kesultanan Mataram di Jawa, Kesultanan Banten, dan berbagai kerajaan di Maluku juga memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan politik.

Namun, periode ini juga ditandai oleh ketegangan sosial akibat perubahan yang dibawa oleh kolonialisme. Interaksi antara penduduk lokal, pedagang Tionghoa, Eropa, dan kelompok etnis lainnya menciptakan struktur masyarakat yang hierarkis dan sering kali penuh konflik. Berikut adalah masalah sosial utama yang menonjol pada masa ini.

1. Dampak Kolonialisme Belanda dan Sistem Perdagangan

Anak Yatim Piatu dan Terlantar pada Masa VOC

Monopoli Perdagangan VOC

VOC berfokus pada pengendalian perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala di Maluku serta lada di Banten dan Sumatra. Untuk memastikan monopoli, VOC sering menggunakan kekerasan, seperti dalam Perang Ambon (1651–1656), yang menghancurkan komunitas lokal yang menentang kontrol Belanda. Di Maluku, penduduk lokal dipaksa menanam rempah-rempah hanya untuk VOC melalui sistem hongi tochten (patroli bersenjata untuk menghancurkan kebun rempah-rempah yang tidak sesuai dengan kuota VOC). Hal ini menyebabkan kemiskinan di kalangan petani lokal, karena mereka tidak dapat menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri, sehingga ketahanan pangan terganggu.

Sistem Perbudakan dan Kerja Paksa

VOC juga memperkenalkan sistem kerja paksa dan perbudakan, terutama di Batavia. Banyak penduduk lokal dari Jawa, Bali, dan wilayah lain dijadikan budak atau pekerja kontrak untuk membangun infrastruktur seperti benteng, kanal, dan gudang. Selain itu, VOC mengimpor budak dari wilayah lain, seperti India, Afrika Timur, dan Asia Tenggara, menciptakan masyarakat multietnis yang terpolarisasi. Menurut sejarawan Lucas Nagtegaal, pada 1660-an, Batavia menjadi pusat perdagangan budak regional, dengan ribuan budak tinggal dalam kondisi yang keras, sering kali tanpa hak dasar.

Ketimpangan Ekonomi

Sistem perdagangan yang dikuasai VOC menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Elit lokal yang bekerja sama dengan Belanda, seperti bupati di Jawa, memperoleh kekayaan dan status, sementara petani dan pekerja biasa menghadapi eksploitasi. Misalnya, di Jawa Tengah, petani dipaksa menyerahkan hasil panen seperti beras dan gula kepada VOC dengan harga rendah, yang kemudian dijual kembali dengan keuntungan besar di pasar Eropa. Ketimpangan ini memicu keresahan sosial, terutama di kalangan petani yang merasa terpinggirkan.

2. Ketegangan Antar-Etnis dan Komunitas

Website Resmi Sekolah SDN 13 Kota Bima

Konflik antara Komunitas Tionghoa dan Belanda

Komunitas Tionghoa di Batavia memainkan peran penting sebagai pedagang dan perantara dalam perdagangan regional. Namun, pada 1660-an, ketegangan antara komunitas Tionghoa dan VOC meningkat karena pajak yang tinggi dan diskriminasi. Menurut Jean Gelman Taylor, komunitas Tionghoa sering dipandang sebagai ancaman ekonomi oleh Belanda, yang berujung pada pengawasan ketat dan pembatasan kebebasan mereka. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada 1740 dengan pembantaian Tionghoa di Batavia, tetapi pada 1660-an, benih-benih konflik sudah terlihat melalui diskriminasi sosial dan ekonomi.

Ketegangan Antar-Kelompok Lokal

Interaksi antara berbagai kelompok etnis, seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan Maluku, juga menghasilkan ketegangan sosial. Di Maluku, misalnya, persaingan antara kelompok yang mendukung VOC dan yang menentangnya menyebabkan konflik antar-desa. Di Jawa, Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung (dan penerusnya seperti Amangkurat I) sering bersitegang dengan kelompok lokal yang bekerja sama dengan Belanda, menciptakan perpecahan dalam masyarakat Jawa. Perbedaan agama, antara animisme, Hindu-Buddha, dan Islam yang berkembang pesat, juga memperumit hubungan sosial.

3. Perubahan Struktur Sosial dan Budaya

Pengaruh Islam dan Konflik dengan Tradisi Lokal

Pada 1660-an, Islam telah menyebar luas di Nusantara, terutama di pesisir Jawa, Sumatra, dan Maluku. Kesultanan seperti Banten, Cirebon, dan Aceh menjadi pusat penyebaran Islam, yang sering kali bersinggungan dengan tradisi lokal seperti animisme dan Hindu-Buddha. Menurut Anthony Reid, proses Islamisasi ini menciptakan ketegangan sosial, terutama ketika elit lokal yang baru memeluk Islam menekan komunitas yang masih mempraktikkan tradisi lama. Misalnya, di Jawa, komunitas abangan (Muslim sinkretis) sering berbenturan dengan komunitas santri (Muslim ortodoks), yang memengaruhi hubungan sosial dan politik.

Dampak Kolonial pada Struktur Sosial

Kehadiran VOC mengubah struktur sosial tradisional. Di Jawa, VOC memperkenalkan sistem administratif yang mengintegrasikan bupati lokal ke dalam birokrasi kolonial, yang melemahkan otoritas tradisional. Menurut M.C. Ricklefs, hal ini menciptakan kesenjangan antara elit lokal yang berkolaborasi dengan Belanda dan masyarakat biasa, yang merasa kehilangan identitas budaya mereka. Di Maluku, pengenalan kontrak perdagangan oleh VOC mengubah hubungan antar-desa, dari sistem barter tradisional menjadi ekonomi yang lebih terpusat dan dikendalikan oleh Belanda.

Peran Wanita dalam Masyarakat

Struktur sosial pada 1660-an juga mencerminkan ketidaksetaraan gender. Wanita di masyarakat lokal sering kali memiliki peran penting dalam perdagangan dan pertanian, tetapi kehadiran kolonial memperkuat norma patriarkal Eropa. Misalnya, di Batavia, wanita lokal sering dijadikan selir oleh pejabat Belanda, yang menciptakan kelas sosial baru berupa keturunan campuran (mestizo). Namun, wanita ini sering kali tidak memiliki hak yang sama dengan pria atau wanita Eropa, sehingga memperdalam ketimpangan sosial.

4. Pemberontakan dan Ketidakpuasan Sosial

Pemberontakan Lokal

Ketidakpuasan terhadap eksploitasi VOC memicu pemberontakan di berbagai wilayah. Salah satu contoh penting adalah pemberontakan Trunojoyo (1674–1680), yang meskipun terjadi setelah 1660-an, berakar dari ketegangan sosial dan politik yang sudah muncul pada dekade sebelumnya. Trunojoyo, seorang bangsawan Madura, memimpin pemberontakan melawan Kesultanan Mataram dan VOC karena ketidakpuasan terhadap kolaborasi Mataram dengan Belanda. Pada 1660-an, ketegangan serupa sudah terlihat, terutama di kalangan bangsawan lokal yang merasa tersisih oleh kekuasaan Amangkurat I dan intervensi VOC.

Konflik di Maluku

Di Maluku, penduduk lokal seperti di Ternate dan Ambon sering melakukan perlawanan kecil-kecilan terhadap VOC. Menurut Gerrit Knaap, VOC menghadapi kesulitan dalam mengendalikan wilayah ini karena perlawanan dari komunitas lokal yang menolak monopoli rempah-rempah. Konflik ini tidak hanya bersifat politik tetapi juga sosial, karena penduduk lokal kehilangan mata pencaharian tradisional mereka akibat kebijakan VOC.

5. Tantangan Lingkungan dan Kesehatan

Bencana Alam

Nusantara pada 1660-an rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir, yang memperburuk kondisi sosial. Misalnya, Gunung Merapi di Jawa sering aktif, menghancurkan desa-desa dan memaksa penduduk mengungsi. Pengungsi ini sering kali tidak mendapat bantuan memadai, sehingga memperdalam kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

Penyakit dan Kepadatan Penduduk

Di Batavia, kepadatan penduduk dan sanitasi yang buruk menyebabkan wabah penyakit seperti malaria dan disentri. Menurut sejarawan Leonard Blussé, lingkungan rawa-rawa di sekitar Batavia memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi budak dan pekerja kontrak. Hal ini menciptakan ketegangan sosial, karena penduduk lokal sering menyalahkan Belanda atas kondisi yang buruk ini.

6. Peran Agama dalam Ketegangan Sosial

Agama memainkan peran besar dalam dinamika sosial pada 1660-an. Selain ketegangan antara Islam dan tradisi lokal, kehadiran misionaris Kristen Belanda di Maluku dan Sulawesi juga menciptakan konflik. Menurut Karel Steenbrink, upaya Belanda untuk menyebarkan Kristen di Maluku sering kali memicu perlawanan dari komunitas Muslim dan animis, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap identitas budaya mereka. Di Jawa, Kesultanan Mataram menggunakan Islam sebagai alat untuk menyatukan masyarakat melawan Belanda, tetapi hal ini juga menyebabkan polarisasi dengan komunitas non-Muslim.

Sumber dan Keterbatasan Data

Studi tentang masalah sosial di Nusantara pada 1660-an terhambat oleh keterbatasan sumber tertulis. Sebagian besar catatan berasal dari arsip VOC, yang cenderung bias terhadap perspektif Belanda. Menurut Anthony Reid, dokumen lokal seperti babad Jawa atau hikayat Melayu memberikan wawasan tentang pandangan masyarakat pribumi, tetapi jumlahnya terbatas dan sering kali ditulis setelah periode ini. Arkeologi, seperti studi tentang candi dan makam, juga membantu memahami struktur sosial, tetapi tidak memberikan gambaran lengkap tentang kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Pada tahun 1660-an, Nusantara mengalami berbagai masalah sosial yang dipicu oleh kolonialisme Belanda, ketegangan antar-etnis, perubahan struktur sosial, dan tantangan lingkungan. Eksploitasi ekonomi oleh VOC, seperti monopoli rempah-rempah dan kerja paksa, menciptakan ketimpangan yang memicu ketidakpuasan sosial dan pemberontakan. Ketegangan antara komunitas Tionghoa, lokal, dan Belanda, serta konflik agama antara Islam, Kristen, dan tradisi lokal, memperumit dinamika sosial. Meskipun periode ini merupakan awal dari transformasi sosial yang signifikan, dampaknya terhadap masyarakat lokal sebagian besar negatif, dengan kemiskinan, perbudakan, dan hilangnya otonomi menjadi isu utama. Pemahaman tentang periode ini penting untuk mengenali akar sejarah dari keragaman dan tantangan sosial di Indonesia modern.