Masalah Sosial di Indonesia pada Tahun 1690-an: Dinamika di Bawah Kekuasaan Kolonial VOC

semdinlihaber.com, 05 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88 Sejarah Benteng Duurstede | Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku

Pada tahun 1690-an, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia merupakan bagian dari Kepulauan Hindia Timur yang berada di bawah pengaruh kuat Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda yang mendominasi perdagangan dan politik di kawasan tersebut. Periode ini ditandai oleh kompleksitas sosial yang muncul akibat interaksi antara masyarakat pribumi, kolonis Belanda, pedagang asing, dan komunitas etnis lainnya, seperti Tionghoa dan Arab. Meskipun catatan sejarah dari periode ini terbatas dan sebagian besar berasal dari arsip VOC, masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, konflik antar-etnis, dan resistensi terhadap kolonialisme menjadi ciri utama masyarakat Indonesia saat itu. Artikel ini mengulas secara mendalam masalah sosial di Indonesia pada tahun 1690-an, dengan fokus pada dinamika di Jawa, Maluku, dan wilayah lain di bawah kendali VOC, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terpercaya hingga Juni 2025.

Konteks Sejarah: Indonesia di Bawah VOC pada 1690-an

9 Oktober 1740, Pembantaian Warga Cina di Batavia dan Aspek Politiknya - Semua Halaman - National Geographic

Kekuasaan VOC di Indonesia

Pada akhir abad ke-17, VOC telah menjadi kekuatan dominan di Nusantara, mengendalikan perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala di Maluku, serta lada dan kayu manis di wilayah lain. Didirikan pada 1602, VOC beroperasi sebagai entitas quasi-negara dengan armada militer, administrasi kolonial, dan hak untuk menyatakan perang atau damai. Pada 1690-an, di bawah gubernur jenderal seperti Willem van Outhoorn (1691–1704), VOC memperluas pengaruhnya melalui perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, seperti Kesultanan Banten dan Mataram di Jawa, serta kerajaan-kerajaan kecil di Maluku.

Pusat kekuasaan VOC di Indonesia adalah Batavia (kini Jakarta), yang didirikan pada 1619 setelah penaklukan Jayakarta. Batavia menjadi kota kolonial multietnis dengan penduduk Belanda, Tionghoa, Jawa, Melayu, dan budak dari berbagai wilayah. Struktur sosial di Batavia dan wilayah lain di bawah VOC ditandai oleh hierarki rasial dan ekonomi, dengan orang-orang Eropa di puncak, diikuti oleh pedagang Tionghoa dan pribumi elit, sementara petani, buruh, dan budak berada di lapisan terbawah.

Struktur Sosial dan Ekonomi

Masyarakat Indonesia pada 1690-an terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan bahasa yang berbeda. Sebelum kedatangan VOC, kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Banten, dan Ternate memiliki sistem sosial yang terstruktur berdasarkan feodalisme agraris, dengan raja dan bangsawan sebagai penguasa tanah dan tenaga kerja petani. VOC mengubah dinamika ini dengan memperkenalkan sistem ekonomi merkantil yang berfokus pada ekstraksi sumber daya untuk pasar global.

Ekonomi di bawah VOC bergantung pada perkebunan monokultur, perdagangan rempah-rempah, dan eksploitasi tenaga kerja. Di Jawa, VOC memaksa petani untuk menanam tanaman komersial seperti lada dan kopi, sering kali melalui perjanjian dengan elite lokal. Di Maluku, VOC memberlakukan hongi tochten (patroli bersenjata) untuk menghancurkan kebun cengkeh dan pala yang tidak berada di bawah kendali mereka, memastikan monopoli perdagangan. Sistem ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan, memperkaya VOC dan sekutunya sambil memiskinkan petani dan komunitas lokal.

Masalah Sosial Utama di Indonesia pada 1690-an

Berikut adalah analisis mendalam tentang masalah sosial yang menonjol di Indonesia pada 1690-an, berdasarkan sumber-sumber sejarah dan konteks kolonial saat itu.

1. Eksploitasi Tenaga Kerja dan Perbudakan

Masalah: Salah satu masalah sosial terbesar pada 1690-an adalah eksploitasi tenaga kerja pribumi dan perbudakan yang meluas. VOC mengandalkan tenaga kerja paksa untuk mengoperasikan perkebunan, pelabuhan, dan benteng-benteng mereka. Di Jawa, petani dipaksa menanam tanaman ekspor melalui sistem contingenten (pajak dalam bentuk hasil bumi), yang sering kali menyebabkan kelaparan karena tanaman pangan diabaikan.

Perbudakan juga menjadi ciri utama ekonomi kolonial. VOC mengimpor budak dari wilayah seperti Bali, Sulawesi, Madagaskar, dan India untuk bekerja di Batavia dan wilayah lain. Menurut Lucas Nagtegaal dalam Riding the Dutch Tiger (1996), populasi budak di Batavia pada akhir abad ke-17 mencapai ribuan orang, bekerja sebagai buruh pelabuhan, pembantu rumah tangga, atau pekerja konstruksi. Budak sering menghadapi perlakuan kejam, kondisi hidup yang buruk, dan tidak memiliki hak hukum.

Dampak Sosial: Eksploitasi ini menyebabkan penderitaan luas di kalangan petani dan budak. Di Maluku, kebijakan hongi tochten menghancurkan mata pencaharian petani cengkeh, memicu kemiskinan dan migrasi. Di Batavia, ketegangan sosial muncul antara budak dan tuan mereka, dengan beberapa kasus pelarian atau pemberontakan kecil, meskipun catatan tentang ini terbatas. Ketimpangan ekonomi juga memperlebar jurang antara elite pribumi yang bekerja sama dengan VOC dan rakyat biasa.

Konteks Sejarah: Sistem tenaga kerja paksa VOC di 1690-an menjadi cikal bakal Cultuurstelsel (Sistem Kultivasi) yang lebih terstruktur pada abad ke-19, yang juga mengandalkan eksploitasi petani Jawa.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Kastifikasi Sosial

Masalah: VOC menciptakan masyarakat yang terbagi berdasarkan ras dan kelas, terutama di kota-kota kolonial seperti Batavia. Orang Belanda dan keturunan Eropa (termasuk Eurasians) menikmati hak istimewa, seperti akses ke pendidikan, pekerjaan administrasi, dan properti. Komunitas Tionghoa, yang berperan sebagai pedagang perantara dan pengelola pajak, juga memiliki status ekonomi yang lebih baik dibandingkan pribumi. Sementara itu, masyarakat pribumi, terutama petani dan buruh, berada di lapisan terbawah.

Menurut Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce (1993), komunitas Tionghoa di Batavia mengelola pasar lokal dan perdagangan ritel, tetapi sering menjadi sasaran kecurigaan VOC karena pengaruh ekonomi mereka. Pribumi, di sisi lain, menghadapi pajak berat dan kewajiban kerja paksa, yang memperburuk kemiskinan mereka.

Dampak Sosial: Struktur kastifikasi ini memicu ketegangan antar-etnis. Di Batavia, komunitas Tionghoa kadang-kadang berselisih dengan pribumi karena peran mereka sebagai pemungut pajak untuk VOC. Orang Belanda, yang membentuk enklave Eropa di kota, hidup terisolasi dari penduduk lokal, memperkuat persepsi tentang superioritas rasial. Ketimpangan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan elite pribumi, yang merasa kehilangan otonomi di bawah tekanan VOC.

Konteks Sejarah: Ketimpangan sosial ini mencerminkan pola kolonialisme Eropa yang lebih luas, di mana kekayaan diekstraksi dari koloni untuk memperkaya pihak kolonial. Di Jawa, kesenjangan ini menjadi salah satu pemicu konflik seperti Perang Banten (1650-an) dan pemberontakan Trunajaya (1674–1681), meskipun pemberontakan besar jarang terjadi pada 1690-an.

3. Konflik Antar-Etnis dan Ketegangan Agama

Masalah: Indonesia pada 1690-an adalah wilayah multietnis dengan keragaman agama, termasuk Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. VOC, sebagai kekuatan Kristen Protestan, sering kali bersikap curiga terhadap komunitas Muslim, yang merupakan mayoritas di Jawa, Banten, dan Maluku. Menurut Britannica, hubungan antara VOC dan kesultanan Islam seperti Banten dan Mataram sering tegang, dengan VOC menggunakan strategi divide et impera untuk melemahkan kekuatan lokal.

Komunitas Tionghoa juga menghadapi diskriminasi dan kecurigaan, baik dari VOC maupun pribumi. Pada 1690-an, meskipun belum mencapai skala pemberontakan besar seperti pada 1740, ketegangan antara Tionghoa dan pribumi mulai terlihat di Batavia, terutama karena peran ekonomi Tionghoa yang dominan.

Dampak Sosial: Ketegangan antar-etnis dan agama menciptakan iklim ketidakpercayaan di kota-kota kolonial. Di Maluku, konflik antara komunitas Kristen (yang didukung VOC) dan Muslim sering terjadi, terutama di Ambon dan Ternate. Di Jawa, elite Muslim seperti di Banten merasa terancam oleh ekspansi VOC, yang kadang-kadang mendukung faksi-faksi saingan dalam konflik internal kerajaan. Ketegangan ini memperdalam fragmentasi sosial di masyarakat.

Konteks Sejarah: Konflik antar-etnis dan agama pada 1690-an mencerminkan tantangan VOC dalam mengelola wilayah yang sangat beragam. Strategi VOC untuk memanfaatkan perpecahan lokal sering kali memperburuk ketegangan ini, seperti dalam kasus konflik suksesi di Mataram.

4. Resistensi dan Ketidakstabilan Politik

Masalah: Meskipun 1690-an relatif stabil dibandingkan dekade sebelumnya, resistensi terhadap VOC tetap ada, baik dalam bentuk pemberontakan kecil maupun ketidakpatuhan pasif. Di Jawa, Kesultanan Mataram, yang melemah setelah Perang Trunajaya, masih berusaha mempertahankan otonomi di bawah Sultan Amangkurat II (1677–1703). Namun, VOC memanfaatkan kelemahan Mataram untuk memperluas pengaruhnya, misalnya melalui kontrol atas pelabuhan utara Jawa seperti Semarang dan Cirebon.

Di Maluku, kebijakan monopoli VOC memicu ketidakpuasan di kalangan petani dan pedagang lokal. Menurut Indonesia Investments, resistensi di Maluku sering kali berbentuk pelarian ke wilayah yang tidak dikuasai VOC atau sabotase terhadap kebun rempah-rempah.

Dampak Sosial: Resistensi ini mencerminkan ketidakpuasan luas terhadap eksploitasi VOC, tetapi juga memperdalam ketidakstabilan sosial. Di Jawa, petani yang terbebani pajak sering kali melarikan diri ke pedalaman, melemahkan basis ekonomi kerajaan lokal. Di Batavia, ketegangan antara VOC dan elite pribumi kadang-kadang memicu konspirasi atau konflik kecil, meskipun tidak ada pemberontakan besar pada periode ini.

Konteks Sejarah: Resistensi pada 1690-an merupakan kelanjutan dari konflik sebelumnya, seperti pemberontakan Trunajaya, dan menjadi cikal bakal pemberontakan yang lebih besar pada abad ke-18, seperti Pemberontakan Tionghoa 1740.

5. Krisis Kemanusiaan: Kelaparan dan Penyakit

Masalah: Kebijakan ekonomi VOC, seperti penanaman tanaman ekspor dan penghancuran kebun rempah-rempah di Maluku, sering kali menyebabkan krisis pangan. Di Jawa, petani yang dipaksa menanam lada atau kopi mengabaikan tanaman pangan seperti padi, menyebabkan kelaparan di beberapa wilayah. Di Maluku, hongi tochten menghancurkan sumber pendapatan petani, memaksa banyak dari mereka untuk hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Penyakit juga menjadi masalah serius di kota-kota kolonial. Batavia, dengan iklim tropis dan sanitasi yang buruk, menjadi sarang penyakit seperti malaria dan disentri. Menurut A History of Modern Indonesia karya M.C. Ricklefs, tingkat kematian di Batavia tinggi, terutama di kalangan budak dan buruh.

Dampak Sosial: Kelaparan dan penyakit memperburuk penderitaan masyarakat bawah, terutama petani dan budak. Di Maluku, krisis pangan memicu migrasi dan konflik antar-komunitas. Di Batavia, tingkat kematian yang tinggi menciptakan ketidakstabilan tenaga kerja, memaksa VOC untuk terus mengimpor budak.

Konteks Sejarah: Krisis kemanusiaan ini mencerminkan dampak negatif kolonialisme terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, sebuah pola yang berlanjut hingga abad ke-19 dengan Cultuurstelsel.

Respons terhadap Masalah Sosial

Respons VOC

VOC cenderung menangani masalah sosial dengan pendekatan represif atau pragmatis. Untuk mencegah pemberontakan, VOC memperkuat benteng-benteng mereka dan menggunakan militer untuk menekan resistensi. Di Batavia, mereka mengatur komunitas Tionghoa melalui sistem kapitan (pemimpin komunitas) untuk memantau potensi kerusuhan. Untuk mengatasi krisis tenaga kerja, VOC meningkatkan impor budak dan memperketat kontrol atas petani melalui elite lokal.

Namun, VOC juga menghadapi tantangan internal, seperti korupsi di kalangan pejabat mereka, yang memperburuk masalah sosial. Menurut Els M. Jacobs dalam Koopman in Azië (2000), banyak pejabat VOC memperkaya diri sendiri melalui perdagangan ilegal, mengabaikan kesejahteraan koloni.

Respons Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal menanggapi masalah sosial dengan berbagai cara. Beberapa elite pribumi bekerja sama dengan VOC untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti bupati di Jawa utara yang menjadi perantara pajak. Namun, banyak petani dan komunitas kecil memilih resistensi pasif, seperti melarikan diri dari wilayah yang dikuasai VOC atau menyembunyikan hasil panen.

Di Maluku, beberapa komunitas membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Ternate, untuk melawan monopoli VOC. Di Batavia, budak dan buruh kadang-kadang melakukan aksi pelarian, meskipun risikonya tinggi.

Implikasi Jangka Panjang

Masalah sosial pada 1690-an memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan Indonesia. Eksploitasi ekonomi VOC melemahkan struktur sosial tradisional, menciptakan ketergantungan pada sistem kolonial. Ketimpangan sosial dan konflik antar-etnis menjadi benih bagi pemberontakan besar pada abad ke-18, seperti Pemberontakan Tionghoa 1740 dan Perang Jawa 1825–1830.

Krisis kemanusiaan, seperti kelaparan dan penyakit, juga memperburuk kemiskinan di kalangan masyarakat pribumi, sebuah pola yang berlanjut hingga periode kolonial Belanda selanjutnya. Namun, keragaman budaya dan ketahanan masyarakat lokal memungkinkan mereka untuk bertahan dan, pada waktunya, membentuk identitas nasional yang muncul pada abad ke-20.

Keterbatasan Data Sejarah

Penting untuk dicatat bahwa informasi tentang masalah sosial pada 1690-an sebagian besar berasal dari arsip VOC, yang cenderung bias terhadap perspektif kolonial. Catatan pribumi dari periode ini jarang, dan sumber-sumber seperti naskah Jawa atau Maluku sering kali berfokus pada urusan kerajaan, bukan kehidupan rakyat biasa. Oleh karena itu, rekonstruksi masalah sosial memerlukan interpretasi kritis terhadap sumber-sumber yang ada.

Kesimpulan

Pada tahun 1690-an, Indonesia di bawah kekuasaan VOC menghadapi berbagai masalah sosial yang kompleks, termasuk eksploitasi tenaga kerja, perbudakan, ketimpangan ekonomi, konflik antar-etnis, resistensi terhadap kolonialisme, dan krisis kemanusiaan seperti kelaparan dan penyakit. Masalah-masalah ini muncul dari interaksi antara sistem ekonomi merkantil VOC dan struktur sosial tradisional masyarakat Indonesia. Di Jawa, Maluku, dan Batavia, ketegangan sosial mencerminkan tantangan mengelola wilayah yang beragam di bawah tekanan kolonial. Meskipun VOC berusaha mengatasi masalah ini melalui pendekatan represif dan pragmatis, ketidakpuasan masyarakat tetap tinggi, menjadi cikal bakal konflik di masa depan. Dengan memahami dinamika sosial pada 1690-an, kita dapat melihat bagaimana kolonialisme membentuk sejarah Indonesia, sekaligus menghargai ketahanan masyarakat lokal dalam menghadapi eksploitasi dan perubahan. Periode ini tetap menjadi bagian penting dari narasi panjang menuju identitas nasional Indonesia.