Masalah Sosial di Indonesia pada Tahun 1760-an: Dinamika di Bawah Kolonialisme Belanda

semdinlihaber.com, 28 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88 Ada Apa di Tahun 1760-1840? | NNC Netralnews

Pada tahun 1760-an, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia masih merupakan kumpulan kerajaan, kesultanan, dan komunitas lokal yang beragam, sebagian besar di bawah pengaruh kolonial Belanda melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Periode ini ditandai oleh kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang mencerminkan interaksi antara penduduk lokal, elit pribumi, dan kekuatan kolonial. Artikel ini mengupas berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa tersebut, mulai dari ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, konflik etnis, hingga dampak kolonialisme terhadap struktur sosial tradisional. Dengan memanfaatkan sumber-sumber sejarah seperti arsip VOC dan studi akademik, artikel ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam dan terpercaya tentang tantangan sosial pada era itu.

Latar Belakang Historis

Pada pertengahan abad ke-18, VOC telah menguasai sebagian besar wilayah perdagangan strategis di Nusantara, termasuk Batavia (kini Jakarta), Maluku, dan sebagian Jawa. Namun, seperti disebutkan dalam A Short History of Indonesia, sebagian besar wilayah dan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-18 belum sepenuhnya berada di bawah kendali Belanda. Kekuasaan VOC terbatas pada pusat-pusat perdagangan dan beberapa wilayah di Jawa, sementara kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Banten, dan kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur masih memiliki otonomi yang signifikan, meskipun sering kali dipengaruhi oleh perjanjian dengan VOC.

Periode 1760-an terjadi setelah pembagian Kerajaan Mataram pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti, yang melemahkan kekuatan politik Jawa dan meningkatkan pengaruh VOC di wilayah tersebut. Meskipun VOC memiliki kekuatan militer dan ekonomi, mereka menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah yang beragam secara etnis, agama, dan budaya. Masalah sosial pada masa ini tidak hanya berasal dari kebijakan kolonial, tetapi juga dari dinamika internal masyarakat pribumi dan interaksi antar-kelompok.

Masalah Sosial Utama di Indonesia pada Tahun 1760-an

1. Ketimpangan Ekonomi dan Eksploitasi oleh VOC

Salah satu masalah sosial terbesar pada tahun 1760-an adalah ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh sistem perdagangan kolonial VOC. VOC memberlakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, terutama di Maluku, yang merugikan petani dan pedagang lokal. Petani dipaksa menanam komoditas seperti cengkeh dan pala dengan harga yang ditentukan VOC, sering kali jauh di bawah nilai pasar. Sistem contingenten (pajak dalam bentuk hasil bumi) membebani petani, yang harus menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka tanpa kompensasi yang memadai.

Di Jawa, VOC juga menerapkan sistem verplichte leveranties (penyerahan wajib), di mana petani harus menyerahkan hasil bumi seperti kopi, tebu, dan lada kepada VOC dengan harga rendah. Hal ini menyebabkan kemiskinan kronis di kalangan petani pribumi, sementara elit lokal yang bekerja sama dengan VOC mendapatkan keuntungan ekonomi. Ketimpangan ini memicu ketegangan sosial antara petani dan bupati (elit lokal) yang sering bertindak sebagai perantara VOC.

2. Sistem Kerja Paksa dan Perbudakan

Sistem kerja paksa menjadi masalah sosial yang signifikan pada periode ini. Di Batavia dan wilayah lain di bawah kendali VOC, penduduk lokal sering dipaksa bekerja di pelabuhan, galangan kapal, atau perkebunan tanpa upah yang layak. Selain itu, VOC juga mengimpor budak dari wilayah seperti Bali, Sulawesi, dan Madagaskar untuk bekerja di berbagai proyek kolonial. Menurut Lucas Nagtegaal dalam Riding the Dutch Tiger, budak-budak ini hidup dalam kondisi yang sangat buruk, dengan tingkat kematian yang tinggi akibat kerja berat dan perlakuan tidak manusiawi.

Perbudakan tidak hanya memengaruhi budak itu sendiri, tetapi juga menciptakan hierarki sosial baru di masyarakat kolonial. Penduduk lokal yang bebas sering kali dipandang rendah oleh pejabat VOC, sementara budak berada di lapisan terendah masyarakat. Hal ini memperdalam segregasi sosial dan memicu ketegangan antara kelompok pribumi dan kolonial.

3. Konflik Etnis dan Ketegangan dengan Komunitas Tionghoa

Komunitas Tionghoa, yang telah bermigrasi ke Nusantara sejak berabad-abad sebelumnya, memainkan peran penting dalam perdagangan dan ekonomi lokal, terutama di Batavia. Namun, pada tahun 1740, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap komunitas Tionghoa di Batavia (dikenal sebagai Geger Pacinan), yang menewaskan ribuan orang Tionghoa. Meskipun peristiwa ini terjadi beberapa dekade sebelum 1760-an, dampaknya masih terasa. Komunitas Tionghoa hidup dalam ketakutan akan diskriminasi dan kekerasan, sementara VOC terus memanfaatkan mereka sebagai pedagang perantara, yang sering kali memicu kecemburuan sosial dari kelompok pribumi.

Pada tahun 1760-an, ketegangan etnis antara Tionghoa, pribumi, dan Belanda tetap ada. Menurut The Economic History of Indonesia, komunitas Tionghoa sering menjadi kambing hitam saat terjadi krisis ekonomi, seperti kenaikan harga pangan atau kelangkaan barang. Ketegangan ini diperparah oleh kebijakan VOC yang memisahkan komunitas Tionghoa di wilayah tertentu, seperti Chinatown di Batavia, yang menciptakan segregasi sosial.

4. Ketegangan Agama dan Identitas Budaya

Indonesia pada tahun 1760-an adalah wilayah dengan keberagaman agama yang tinggi, termasuk Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Kolonialisme Belanda membawa pengaruh Kristen Protestan, terutama di kalangan elit VOC dan penduduk Eropa di Batavia. Namun, kebijakan VOC yang sering kali mengabaikan sensitivitas agama lokal memicu ketegangan. Misalnya, di Maluku, konversi paksa ke Kristen oleh Belanda di beberapa komunitas menciptakan konflik dengan penduduk Muslim dan penganut kepercayaan tradisional.

Di Jawa, kesultanan-kesultanan Islam seperti Banten dan Mataram tetap mempertahankan identitas keagamaan mereka, tetapi tekanan dari VOC untuk mengontrol perdagangan dan politik sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap budaya lokal. Menurut Southeast Asia in the Age of Commerce karya Anthony Reid, ketegangan antara sistem nilai Islam dan kebijakan sekuler VOC sering kali memicu perlawanan kecil-kecilan dari komunitas lokal.

5. Dampak Pembagian Kerajaan Mataram

Pembagian Kerajaan Mataram pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti menjadi salah satu peristiwa penting yang memengaruhi struktur sosial di Jawa. Kerajaan ini dibagi menjadi dua kesultanan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta, yang masing-masing berada di bawah pengaruh VOC. Pembagian ini tidak hanya melemahkan kekuatan politik Jawa, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial. Banyak bangsawan dan rakyat jelata merasa kehilangan identitas politik mereka, sementara konflik internal antara kedua kesultanan memperburuk situasi.

Pada tahun 1760-an, ketegangan sosial akibat pembagian ini masih terasa. Menurut A Short History of Indonesia, elit lokal yang kehilangan kekuasaan sering kali memicu pemberontakan kecil atau bersekutu dengan VOC untuk mempertahankan posisi mereka, yang menyebabkan polarisasi di masyarakat.

6. Pemberontakan dan Ketidakstabilan Sosial

Pada periode ini, pemberontakan lokal menjadi respons terhadap eksploitasi kolonial. Salah satu contoh adalah pemberontakan di Banten pada awal 1750-an, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pajak tinggi dan campur tangan VOC dalam urusan kesultanan. Meskipun pemberontakan ini telah mereda pada tahun 1760-an, ketegangan sosial tetap ada, terutama di kalangan petani dan pedagang kecil yang merasa terpinggirkan.

Di Indonesia Timur, seperti Maluku dan Sulawesi, ketidakpuasan terhadap monopoli perdagangan VOC juga memicu konflik sosial. Menurut Eastern Indonesia and the Writing of History, komunitas lokal di wilayah ini sering kali melakukan perlawanan pasif, seperti menolak menyerahkan hasil bumi atau menyembunyikan hasil panen, yang mencerminkan ketegangan sosial yang mendalam.

7. Peran Wanita dan Ketimpangan Gender

Wanita pada masa ini menghadapi tantangan sosial yang signifikan, terutama dalam konteks kolonial. Dalam masyarakat pribumi, wanita sering kali memiliki peran penting dalam perdagangan lokal dan pertanian, tetapi kebijakan VOC cenderung mengabaikan kontribusi mereka. Di Batavia, wanita pribumi dan budak sering kali dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga atau pelayan, dengan sedikit hak atau perlindungan.

Menurut Southeast Asia in the Age of Commerce, wanita di beberapa komunitas, seperti di Maluku, memiliki peran dalam ritual keagamaan dan sosial, tetapi kolonialisme Belanda mengurangi pengaruh mereka dengan memusatkan kekuasaan pada elit pria yang bekerja sama dengan VOC. Ketimpangan gender ini memperburuk kondisi sosial, terutama bagi wanita dari kelompok miskin atau budak.

Dampak Masalah Sosial terhadap Masyarakat

Masalah sosial yang diuraikan di atas memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat Indonesia pada tahun 1760-an. Pertama, ketimpangan ekonomi dan eksploitasi VOC menyebabkan kemiskinan yang meluas, terutama di kalangan petani dan pekerja. Kedua, konflik etnis dan agama menciptakan segregasi sosial yang memperdalam perpecahan di masyarakat. Ketiga, perbudakan dan kerja paksa menghancurkan struktur keluarga dan komunitas lokal, karena banyak individu dipisahkan dari keluarga mereka untuk bekerja di wilayah lain.

Selain itu, intervensi VOC dalam politik lokal, seperti pembagian Kerajaan Mataram, melemahkan institusi tradisional dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Pemberontakan dan perlawanan kecil-kecilan menjadi cerminan ketidakpuasan masyarakat terhadap tekanan kolonial, tetapi sering kali ditekan dengan kekerasan, yang semakin memperburuk trauma sosial.

Upaya Penyelesaian dan Respons Masyarakat

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Indonesia pada tahun 1760-an menunjukkan ketahanan dalam menghadapi masalah sosial. Beberapa komunitas lokal, terutama di Indonesia Timur, menggunakan strategi perlawanan pasif, seperti menyembunyikan hasil panen atau menolak bekerja untuk VOC. Di Jawa, elit lokal seperti bupati sering kali bernegosiasi dengan VOC untuk mendapatkan keuntungan, meskipun ini sering kali merugikan rakyat jelata.

Komunitas Tionghoa, meskipun menghadapi diskriminasi, terus memainkan peran penting dalam perdagangan, yang membantu menjaga stabilitas ekonomi di beberapa wilayah. Selain itu, tradisi keagamaan dan budaya lokal, seperti ritual Islam di Jawa atau kepercayaan tradisional di Maluku, menjadi sarana untuk mempertahankan identitas dan kohesi sosial di tengah tekanan kolonial.

Kesimpulan

Pada tahun 1760-an, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial yang kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, konflik etnis, hingga dampak kolonialisme terhadap struktur sosial tradisional. Kebijakan VOC, seperti monopoli perdagangan dan kerja paksa, memperburuk kondisi sosial, sementara ketegangan etnis dan agama menciptakan perpecahan di masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia menunjukkan ketahanan melalui perlawanan pasif, negosiasi, dan pelestarian identitas budaya. Periode ini mencerminkan dinamika kompleks antara kolonialisme dan masyarakat lokal, yang membentuk fondasi sejarah sosial Indonesia modern. Dengan memahami masalah sosial pada masa ini, kita dapat lebih menghargai ketahanan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan kolonial.