Masalah Sosial di Indonesia pada Tahun 1800-an

semdinlihaber.com, 22 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Pada abad ke-19, wilayah yang kini menjadi Indonesia, yang dikenal sebagai Hindia Belanda, menghadapi berbagai masalah sosial yang kompleks akibat kolonialisme Belanda, transisi kekuasaan, dan transformasi ekonomi. Periode ini ditandai oleh dominasi Belanda setelah kebangkrutan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) pada 1800, diikuti oleh intervensi Inggris (1811–1816) dan kembalinya kekuasaan Belanda. Masalah sosial yang muncul meliputi eksploitasi melalui sistem tanam paksa, ketimpangan sosial antara elit kolonial dan pribumi, kemiskinan struktural, konflik agama, serta perlawanan masyarakat terhadap penindasan. Artikel ini mengulas secara mendalam isu-isu sosial tersebut, dampaknya terhadap masyarakat, dan respons yang muncul, berdasarkan sumber-sumber terpercaya hingga Mei 2025.

Konteks Sejarah: Kolonialisme dan Transformasi Sosial

Kereta api dan jejak penjajahan Belanda di Priangan: dari tanam paksa hingga plesiran - BBC News Indonesia

Pada awal 1800-an, Hindia Belanda mengalami perubahan besar setelah VOC dibubarkan pada 1800 karena korupsi dan mismanajemen. Kekuasaan beralih ke pemerintahan Belanda di bawah Republik Batavia, yang kemudian menjadi Kerajaan Belanda di bawah pengaruh Napoleon. Pada 1811, Inggris mengambil alih Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles, yang memperkenalkan reformasi seperti sistem sewa tanah (land-rent system). Namun, setelah Perang Napoleon, Belanda kembali berkuasa pada 1816 dan memperkenalkan Cultuurstelsel (sistem tanam paksa) pada 1830, yang menjadi pemicu utama masalah sosial di abad ke-19.

Masyarakat Indonesia pada masa ini terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, termasuk Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, dan lainnya, dengan struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan lokal seperti Mataram dan Banten. Kolonialisme Belanda mengganggu struktur tradisional ini, menciptakan ketegangan sosial yang memengaruhi petani, bangsawan lokal, dan komunitas agama. Berikut adalah masalah sosial utama yang mendominasi periode ini.

1. Eksploitasi melalui Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Latar Belakang Cultuurstelsel

Pada 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan Cultuurstelsel untuk memulihkan keuangan Belanda pasca-Perang Napoleon dan kehilangan koloni lain seperti Afrika Selatan. Sistem ini mewajibkan petani pribumi, terutama di Jawa, untuk mengalokasikan sebagian tanah mereka (biasanya 20% atau lebih) untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, indigo, dan teh, yang dijual ke Belanda dengan harga rendah. Petani juga diharuskan bekerja di perkebunan milik pemerintah selama 60 hari per tahun tanpa upah yang layak.

Dampak Sosial

Kemiskinan Struktural: Cultuurstelsel memperburuk kemiskinan petani karena mereka kehilangan waktu dan tanah untuk menanam padi, sumber makanan utama. Hasil panen tanaman ekspor sering kali tidak cukup untuk membayar pajak, membuat petani terjerat utang. Sebuah postingan di X oleh @m6epan menyebutkan bahwa sistem ini berkontribusi pada “kemiskinan struktural dan generasional” di Jawa Barat.
Pekerja Paksa: Petani dipaksa bekerja dalam kondisi berat, sering kali di bawah pengawasan keras dari pengawas Belanda atau pribumi yang berkolaborasi. Ini menyerupai perbudakan modern, dengan sedikit atau tanpa kompensasi.
Kelaparan dan Penyakit: Penurunan produksi padi menyebabkan kelaparan di beberapa wilayah, terutama pada 1840-an. Epidemi seperti kolera dan cacar juga merebak karena buruknya sanitasi dan malnutrisi, memperburuk penderitaan masyarakat.
Ketimpangan Sosial: Elit pribumi, seperti bupati dan kepala desa, yang bekerja untuk Belanda, sering kali mendapatkan keuntungan dari sistem ini, menciptakan kesenjangan antara mereka dan petani biasa.

Kritik dan Reformasi

Sistem tanam paksa menuai kritik keras, terutama setelah penerbitan novel Max Havelaar (1860) oleh Eduard Douwes Dekker (dikenal sebagai Multatuli). Buku ini mengungkap eksploitasi petani dan memicu debat di Belanda. Akibatnya, Cultuurstelsel mulai dihapus secara bertahap pada 1870, digantikan oleh sistem ekonomi liberal melalui Agrarische Wet (UU Agraria 1870), yang memungkinkan perkebunan swasta. Namun, transisi ini tetap memicu protes sosial karena penetrasi kapitalisme memperburuk kondisi petani, seperti yang disebutkan dalam postingan X oleh @Hendaruth.

2. Ketimpangan Sosial dan Diskriminasi

Struktur Sosial Kolonial

Masyarakat Hindia Belanda terbagi dalam hierarki sosial yang ketat:

Elit Kolonial: Orang Belanda dan keturunan Eropa (Toto Belanda) menempati posisi tertinggi, termasuk sebagai pejabat, pedagang, dan pemilik perkebunan.
Elit Pribumi: Bangsawan lokal seperti bupati dan sultan sering kali berkolaborasi dengan Belanda, mendapatkan hak istimewa seperti tanah dan kekayaan, tetapi kehilangan otonomi politik.
Petani dan Buruh: Mayoritas masyarakat pribumi, terutama petani, hidup dalam kemiskinan dan tunduk pada eksploitasi.
Komunitas Tionghoa: Pedagang Tionghoa memainkan peran ekonomi penting, tetapi sering menghadapi diskriminasi dan kecurigaan dari Belanda dan pribumi.

Dampak Ketimpangan

Diskriminasi Rasial: Belanda menerapkan hukum kolonial yang mendiskriminasi pribumi, seperti larangan memiliki tanah di wilayah tertentu dan akses terbatas ke pendidikan. Sekolah yang didirikan oleh Nederlands Zendelinggenootschap (Masyarakat Misionaris Belanda) hanya melayani anak-anak elit pribumi atau keturunan Eropa.
Konflik Antar-Kelompok: Ketimpangan memicu ketegangan antara pribumi dan komunitas Tionghoa, yang dianggap mendapat keuntungan ekonomi dari perdagangan. Hal ini menjadi akar konflik sosial yang berulang hingga abad ke-20.
Erosi Struktur Tradisional: Kolonialisme melemahkan sistem feodal tradisional, seperti kerajaan Mataram, yang sebelumnya memberikan perlindungan sosial kepada petani. Bupati yang menjadi pegawai Belanda kehilangan legitimasi di mata rakyat, memicu ketidakpuasan sosial.

3. Konflik Agama dan Gerakan Pembaruan

Latar Belakang

Abad ke-19 menyaksikan kebangkitan gerakan agama, terutama Islam, sebagai respons terhadap kolonialisme dan perubahan sosial. Islam menjadi sumber identitas dan perlawanan bagi banyak masyarakat Indonesia, terutama di Sumatra, Jawa, dan Lombok.

Perang Padri (1803–1837)

Salah satu konflik agama terbesar adalah Perang Padri di Minangkabau, Sumatra Barat. Pada 1803, tiga haji Minangkabau—Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang—kembali dari Makkah dengan semangat pembaruan Islam Wahabi. Mereka menyerukan pembersihan praktik lokal seperti sabung ayam dan perjudian, yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Konflik ini memicu perang saudara antara kaum Padris (penganut reformasi Islam) dan kaum Adat (penganut tradisi lokal).

Intervensi Belanda: Belanda memanfaatkan konflik ini untuk memperluas kekuasaan di Sumatra. Pada 1821, mereka mendukung kaum Adat dan akhirnya mengalahkan Padris pada 1837, menjadikan Minangkabau sebagai wilayah kolonial.
Dampak Sosial: Perang Padri menyebabkan ribuan korban jiwa, pengungsian, dan perubahan struktur sosial di Minangkabau. Banyak ulama dan pemimpin lokal dipenjara atau dibunuh, melemahkan otoritas agama tradisional. Namun, semangat reformasi Islam tetap hidup dan menginspirasi perlawanan lain.

Pemberontakan Lain

Pemberontakan Naqshbandiyya di Lombok (1891–1894): Gerakan sufi Naqshbandiyya memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Mataram-Bali dan Belanda, yang dianggap menindas umat Islam. Belanda akhirnya menaklukkan Lombok pada 1894, tetapi pemberontakan ini menunjukkan ketegangan agama yang kuat.
Perlawanan di Aceh: Meskipun Perang Aceh secara resmi dimulai pada 1873, ketegangan antara ulama Aceh dan Belanda sudah meningkat sejak awal abad ke-19. Uleebalang (bangsawan lokal) yang berkolaborasi dengan Belanda sering kali dipandang sebagai pengkhianat, memicu konflik sosial.

Dampak pada Masyarakat

Konflik agama memperdalam perpecahan antara kelompok yang mendukung reformasi Islam dan mereka yang mempertahankan tradisi lokal. Belanda sering kali memanfaatkan perpecahan ini untuk memperkuat kontrol, tetapi juga memicu kesadaran kolektif akan penindasan kolonial, yang menjadi benih nasionalisme pada abad ke-20.

4. Perlawanan Sosial dan Pemberontakan

Perang Jawa (1825–1830)

Salah satu pemberontakan terbesar pada abad ke-19 adalah Perang Jawa, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pemberontakan ini dipicu oleh berbagai masalah sosial:

Eksploitasi Ekonomi: Petani Jawa menderita akibat pajak tinggi dan penyitaan tanah oleh Belanda untuk perkebunan.
Penghinaan Budaya: Belanda sering kali mengabaikan tradisi Jawa, seperti merusak makam keramat untuk pembangunan jalan.
Ketimpangan Sosial: Bangsawan Jawa, termasuk Diponegoro, kehilangan kekuasaan dan tanah, sementara bupati yang berkolaborasi dengan Belanda mendapatkan keuntungan.

Perang Jawa menyebabkan 200.000 kematian, termasuk 15.000 tentara Belanda dan sekutu, serta kerugian ekonomi besar. Diponegoro akhirnya ditangkap pada 1830 setelah ditipu dalam perundingan. Pemberontakan ini menunjukkan ketidakpuasan sosial yang meluas terhadap kolonialisme dan memperkuat kesadaran akan identitas Jawa.

Pemberontakan Petani

Selain Perang Jawa, terjadi pemberontakan petani kecil di berbagai wilayah, terutama di Jawa Barat dan Tengah, sebagai respons terhadap Cultuurstelsel dan UU Agraria 1870. Menurut postingan X oleh @Hendaruth, petani memprotes “penetrasi kapitalisme” melalui perkebunan swasta, yang menggusur tanah mereka dan memperburuk kemiskinan. Pemberontakan ini sering kali bersifat lokal dan cepat ditumpas oleh Belanda, tetapi mencerminkan ketegangan sosial yang mendalam.

5. Pendidikan dan Akses Terbatas

Sistem Pendidikan Kolonial

Pendidikan pada abad ke-19 sangat terbatas dan hanya tersedia bagi elit. Belanda mendirikan sekolah-sekolah misionaris melalui Nederlands Zendelinggenootschap, tetapi fokusnya adalah menciptakan pegawai rendahan untuk administrasi kolonial. Hanya anak-anak bupati atau keturunan Eropa yang mendapat akses.

Dampak Sosial

Kesenjangan Pengetahuan: Mayoritas pribumi tetap buta huruf, memperkuat ketimpangan sosial dan membatasi mobilitas sosial.
Kesenjangan Budaya: Pendidikan Belanda sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal, menciptakan alienasi budaya di kalangan elit pribumi yang terdidik.
Kelahiran Kesadaran Baru: Meskipun terbatas, pendidikan kolonial memperkenalkan ide-ide baru kepada elit pribumi, seperti gagasan kebebasan dan hak asasi, yang menjadi benih nasionalisme pada akhir abad ke-19.

6. Dampak Ekonomi terhadap Struktur Sosial

Ekonomi Ekspor

Hindia Belanda menjadi sumber pendapatan besar bagi Belanda, terutama melalui ekspor kopi, tebu, dan rempah-rempah. Pada pertengahan abad ke-19, pendapatan dari Hindia Belanda menyumbang sepertiga anggaran pemerintah Belanda, sebagian besar dari Jawa. Namun, kekayaan ini tidak mengalir ke masyarakat pribumi.

Dampak Sosial

Urbanisasi Awal: Kota-kota seperti Batavia (Jakarta) dan Semarang mulai berkembang sebagai pusat perdagangan, menarik migran dari pedesaan. Ini menciptakan komunitas urban yang beragam, tetapi juga memperburuk kemiskinan di daerah kota karena kurangnya infrastruktur.
Ketergantungan Ekonomi: Petani menjadi tergantung pada pasar global, yang harga komoditasnya dikendalikan oleh Belanda. Fluktuasi harga sering kali memperburuk kondisi ekonomi petani.
Eksploitasi Sumber Daya: Penambangan timah dan batu bara, serta pembukaan rel kereta api pada akhir abad ke-19, meningkatkan eksploitasi tenaga kerja pribumi, sering kali dalam kondisi kerja yang buruk.

7. Perubahan Sosial di Wilayah Luar Jawa

Meskipun Jawa adalah pusat kekuasaan Belanda, wilayah luar seperti Sumatra, Kalimantan, dan Bali juga mengalami masalah sosial:

Aceh: Belanda berusaha memperluas kontrol di Aceh sejak awal abad ke-19, memicu ketegangan dengan ulama dan bangsawan lokal. Ini menjadi cikal bakal Perang Aceh yang lebih besar pada 1873.
Lombok dan Bali: Intervensi Belanda di Lombok pada 1894 dan pemberontakan “puputan” (perang bunuh diri) oleh bangsawan lokal menunjukkan perlawanan terhadap kolonialisme. Puputan di Lombok menyebabkan kematian massal bangsawan dan keluarga mereka, mengubah struktur sosial tradisional.
Sumatra Utara: Perkebunan tembakau di Deli mulai berkembang pada akhir abad ke-19, menarik pekerja kontrak dari Jawa dan Tiongkok. Namun, pekerja ini menghadapi kondisi kerja yang keras, termasuk upah rendah dan kekerasan fisik, yang memicu ketegangan sosial.

Respons Masyarakat dan Warisan

Respons Masyarakat

Masyarakat Indonesia menunjukkan berbagai bentuk respons terhadap masalah sosial:

Perlawanan Bersenjata: Pemberontakan seperti Perang Jawa dan Perang Padri mencerminkan penolakan terhadap eksploitasi dan penindasan kolonial.
Adaptasi: Beberapa kelompok, terutama elit pribumi, beradaptasi dengan bekerja untuk Belanda, meskipun ini sering kali memicu konflik dengan komunitas mereka sendiri.
Pembaruan Agama: Gerakan seperti Padris di Minangkabau menunjukkan upaya untuk memperkuat identitas melalui agama sebagai respons terhadap perubahan sosial.

Warisan

Masalah sosial pada abad ke-19 memiliki dampak jangka panjang:

Kemiskinan Struktural: Cultuurstelsel dan eksploitasi ekonomi menciptakan kemiskinan generasional yang berlangsung hingga abad ke-20.
Kesadaran Nasional: Pemberontakan dan ketidakpuasan sosial menjadi benih gerakan nasionalisme, yang mulai muncul pada akhir abad ke-19 melalui organisasi seperti Budi Utomo (1908).
Perubahan Struktur Sosial: Kolonialisme melemahkan sistem feodal tradisional, tetapi juga menciptakan kelas baru—elit terdidik dan pedagang—yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan.

Kesimpulan

Abad ke-19 adalah periode penuh gejolak sosial di Indonesia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) menjadi pemicu utama kemiskinan, eksploitasi tenaga kerja, dan kelaparan, sementara ketimpangan sosial antara elit kolonial, pribumi, dan komunitas Tionghoa memperburuk ketegangan. Konflik agama, seperti Perang Padri, dan pemberontakan seperti Perang Jawa mencerminkan perlawanan masyarakat terhadap penindasan, tetapi juga perpecahan internal. Pendidikan yang terbatas dan eksploitasi ekonomi semakin memperdalam kesenjangan sosial, meskipun membuka jalan bagi kesadaran nasional pada akhir abad. Hingga Mei 2025, sejarah ini tetap menjadi pengingat akan dampak kolonialisme terhadap struktur sosial Indonesia dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi penindasan. Studi lebih lanjut tentang periode ini, seperti yang dilakukan oleh sejarawan seperti M.C. Ricklefs dan Anne Booth, terus memperkaya pemahaman kita tentang warisan sosial abad ke-19.

Sumber: