semdinlihaber.com, 17 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88
Pada tahun 1840-an, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, dikenal sebagai Hindia Belanda (Nederlands-Indië). Periode ini ditandai oleh penerapan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa), sebuah kebijakan ekonomi kolonial yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan Belanda dengan memaksa petani pribumi menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Meskipun sistem ini menguntungkan Belanda secara finansial, dampaknya terhadap masyarakat pribumi sangat merugikan, memicu berbagai masalah sosial yang kompleks. Artikel ini mengulas secara mendalam masalah sosial di Indonesia pada dekade 1840-an, termasuk kemiskinan struktural, kelaparan, eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan sosial, dan perlawanan terhadap kolonialisme, dengan mengacu pada sumber-sumber sejarah yang terpercaya untuk memastikan akurasi dan keandalan.
1. Latar Belakang Sejarah: Hindia Belanda dan Cultuurstelsel 
1.1 Konteks Kolonial
Pada awal abad ke-19, Belanda mengambil alih kembali kendali atas Hindia Belanda dari Inggris setelah periode singkat pendudukan Inggris (1811–1816) di bawah Thomas Stamford Raffles. Setelah kebangkrutan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pada 1800, pemerintah Belanda secara langsung mengelola koloni ini melalui pemerintahan kolonial yang disebut Nederlands-Indië. Pada 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan Cultuurstelsel sebagai respons terhadap krisis keuangan Belanda pasca-Perang Napoleon dan pemisahan Belgia dari Kerajaan Belanda.
Cultuurstelsel mewajibkan desa-desa di Jawa untuk mengalokasikan seperlima dari lahan pertanian mereka untuk tanaman ekspor, atau bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik pemerintah kolonial. Petani menerima pembayaran kecil, tetapi hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial untuk diekspor. Sistem ini terutama diterapkan di Jawa, yang merupakan pusat ekonomi kolonial karena tanahnya yang subur dan populasi yang besar.
1.2 Tujuan dan Mekanisme Cultuurstelsel
Tujuan utama Cultuurstelsel adalah menghasilkan keuntungan besar (batig slot) untuk membiayai pembangunan di Belanda, termasuk industrialisasi dan infrastruktur. Menurut Encyclopaedia Britannica, pendapatan dari Hindia Belanda pada periode 1830–1870 mencapai sepertiga anggaran pemerintah Belanda, dengan keuntungan tahunan mencapai ratusan juta guilder. Namun, sistem ini sangat membebani petani Jawa, yang dipaksa mengorbankan produksi pangan demi tanaman ekspor, sehingga memicu masalah sosial yang parah.
2. Masalah Sosial Utama pada Tahun 1840-an 
2.1 Kemiskinan Struktural
Cultuurstelsel menciptakan kemiskinan struktural yang meluas di kalangan petani Jawa. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor di lahan yang seharusnya digunakan untuk padi, yang merupakan makanan pokok. Akibatnya, produksi pangan menurun drastis, sementara petani hanya menerima kompensasi kecil yang tidak sebanding dengan tenaga dan lahan yang mereka korbankan. Menurut penelitian oleh De Zwart et al. (2022), beban pajak yang tinggi—mencapai dua pertiga dari pendapatan petani di beberapa wilayah—memperparah kemiskinan.
Di wilayah seperti Priangan (Jawa Barat), sistem ini memperkuat ketimpangan ekonomi. Elit pribumi, seperti bupati dan kepala desa, sering kali bekerja sama dengan Belanda untuk mengawasi pelaksanaan Cultuurstelsel, mendapatkan keuntungan finansial, sementara petani biasa menderita. Sebuah postingan di X oleh @m6epan (2022) menyebutkan bahwa Cultuurstelsel berkontribusi pada “kemiskinan struktural dan generasional” di Jawa Barat, sebuah pandangan yang didukung oleh catatan sejarah.
2.2 Kelaparan dan Krisis Pangan
Salah satu dampak paling tragis dari Cultuurstelsel adalah kelaparan yang melanda Jawa pada 1840-an. Penurunan produksi padi, ditambah dengan praktik pedagang Tionghoa yang menyimpan beras di gudang untuk menaikkan harga, menyebabkan krisis pangan di beberapa wilayah. Menurut Sanderson Beck, kelaparan melanda Cirebon dan daerah lain di Jawa Barat pada 1840-an, dengan banyak petani tidak mampu membeli beras karena harga yang melambung tinggi.
Studi oleh Dell dan Olken (2020) menunjukkan bahwa daerah dengan intensitas Cultuurstelsel yang tinggi, seperti Priangan dan Cirebon, mengalami penurunan kesejahteraan petani dan peningkatan kerentanan terhadap kelaparan. Krisis ini diperparah oleh bencana alam, seperti kekeringan, dan kurangnya investasi kolonial dalam infrastruktur irigasi untuk mendukung produksi pangan lokal.
2.3 Eksploitasi Tenaga Kerja dan Dampak Kesehatan
Cultuurstelsel tidak hanya mengambil lahan petani, tetapi juga tenaga kerja mereka. Petani diwajibkan bekerja di perkebunan kolonial tanpa upah yang memadai, sering kali dalam kondisi yang keras. Menurut De Zwart et al. (2022), peningkatan jumlah pekerja yang dipaksa bekerja dalam Cultuurstelsel berkorelasi dengan tingkat kematian yang lebih tinggi di Jawa pada periode 1834–1879. Pekerja terpapar risiko kesehatan, seperti malnutrisi akibat kekurangan pangan dan penyakit akibat kondisi kerja yang buruk.
Selain itu, sistem ini menciptakan tekanan psikologis dan sosial. Petani yang tidak dapat memenuhi kuota tanaman ekspor sering kali dihukum oleh pejabat kolonial atau elit pribumi, termasuk penyitaan lahan atau denda. Hal ini memperburuk ketegangan sosial dalam komunitas desa, di mana solidaritas tradisional mulai terkikis akibat tekanan ekonomi.
2.4 Ketimpangan Sosial dan Diskriminasi 
Cultuurstelsel memperdalam ketimpangan sosial antara berbagai kelompok di Hindia Belanda. Menurut Encyclopaedia Britannica, sistem ini memperbesar kesenjangan antara elit pribumi yang berkolaborasi dengan Belanda dan petani biasa. Elit pribumi, seperti bupati, mendapatkan keuntungan finansial dan status sosial, sementara petani semakin terjerat dalam kemiskinan.
Selain itu, komunitas Tionghoa, yang berperan sebagai pedagang dan perantara dalam perdagangan beras dan tanaman ekspor, sering menjadi sasaran kecemburuan sosial. Menurut Beck, praktik pedagang Tionghoa yang menyimpan beras untuk menaikkan harga memicu ketegangan dengan masyarakat pribumi, yang melihat mereka sebagai penyebab kelaparan. Namun, ketegangan ini juga merupakan akibat dari struktur ekonomi kolonial yang menempatkan Tionghoa sebagai perantara antara Belanda dan pribumi.
Eropa di Hindia Belanda membentuk kelas sosial istimewa, termasuk tentara, administrator, dan pedagang, yang menikmati hak-hak khusus. Menurut Wikipedia, kolonial Belanda menikmati status sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan pribumi, dengan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Diskriminasi ini memperkuat perasaan ketidakadilan di kalangan pribumi.
2.5 Migrasi Internal dan Ketidakstabilan Sosial 
Tekanan ekonomi dari Cultuurstelsel mendorong migrasi internal di Jawa. Menurut Indonesia Chronology (hist-chron.com), banyak petani dari Priangan, Cirebon, dan daerah lain di Jawa Barat berpindah ke wilayah yang kurang dikontrol oleh sistem tanam paksa, mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, pejabat kolonial dan bupati sering memaksa para migran ini untuk kembali, yang kadang-kadang dianggap sebagai bentuk “penculikan” oleh masyarakat lokal.
Migrasi ini menciptakan ketidakstabilan sosial, karena desa-desa kehilangan tenaga kerja, sementara wilayah tujuan migrasi menghadapi tekanan populasi. Selain itu, perpindahan ini melemahkan struktur sosial tradisional, seperti sistem gotong royong, yang bergantung pada kerja sama komunal.
2.6 Perlawanan dan Ketegangan dengan Kolonial
Meskipun Cultuurstelsel dirancang untuk memaksimalkan kontrol kolonial, sistem ini memicu perlawanan sporadis dari masyarakat pribumi. Menurut Indonesia Chronology, pada 1840-an, beberapa raja lokal di Bali, seperti Raja Buleleng dan Karangasem, menolak meratifikasi perjanjian dengan Belanda, yang menyebabkan serangan militer Belanda ke Singaraja pada 1846. Perlawanan ini, meskipun tidak meluas seperti Perang Jawa (1825–1830), menunjukkan ketidakpuasan terhadap eksploitasi kolonial.
Di Jawa, ketegangan sosial juga terlihat dalam bentuk pelarian petani dan penolakan untuk memenuhi kuota tanam paksa. Namun, represi kolonial yang ketat, didukung oleh Oost-Indische Leger (Tentara Hindia Timur), membatasi kemampuan masyarakat untuk mengorganisir perlawanan besar-besaran.
3. Dampak Sosial dan Ekonomi Cultuurstelsel
3.1 Peningkatan Populasi dan Tekanan Ekonomi
Meskipun Cultuurstelsel memiliki dampak negatif, sistem ini juga berkontribusi pada peningkatan populasi Jawa, dari sekitar 6 juta pada 1830 menjadi 9,5 juta pada 1850, menurut Encyclopaedia Britannica. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh perluasan produksi pertanian di beberapa daerah, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk bertahan hidup meskipun dalam kondisi sulit. Namun, pertumbuhan populasi ini juga meningkatkan tekanan pada lahan dan sumber daya, memperburuk kemiskinan dan kelaparan.
3.2 Ketidakadilan dalam Distribusi Keuntungan
Keuntungan besar dari Cultuurstelsel mengalir ke Belanda, dengan sedikit sekali manfaat bagi masyarakat pribumi. Menurut Van Zanden dan Van Riel (2000), pendapatan dari tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila digunakan untuk membiayai industrialisasi Belanda, sementara petani Jawa tetap miskin. Ketidakadilan ini memicu kritik dari tokoh-tokoh Belanda sendiri, seperti W.R. van Hoevell, seorang pendeta Kristen yang diusir dari Hindia Belanda karena mengkritik eksploitasi kolonial.
3.3 Munculnya Kesadaran Sosial dan Kritik
Pada akhir 1840-an, kritik terhadap Cultuurstelsel mulai muncul, baik dari dalam maupun luar Hindia Belanda. Di Belanda, sentimen revolusioner pada 1848 mendorong reformasi kecil, seperti memberikan parlemen Belanda kontrol lebih besar atas keuangan kolonial. Di Hindia Belanda, tokoh seperti Ronggowarsito, seorang penyair istana Jawa, menulis Puisi Masa Kegelapan (The Poem of the Time of Darkness), yang menggambarkan dekadensi moral dan eksploitasi di bawah kolonialisme. Kritik ini menjadi cikal bakal kesadaran sosial yang kemudian memicu gerakan nasionalis pada abad berikutnya.
4. Tantangan dalam Mengatasi Masalah Sosial
4.1 Represi Kolonial
Pemerintah kolonial Belanda menggunakan kekuatan militer dan administratif untuk menekan perlawanan dan memastikan kelancaran Cultuurstelsel. Menurut Indonesia Chronology, pembentukan Oost-Indische Leger pada 1830 memperkuat kontrol Belanda atas Jawa, membuat perlawanan terorganisir sulit dilakukan.
4.2 Keterbatasan Pendidikan dan Kesehatan
Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan sangat terbatas bagi pribumi pada 1840-an. Menurut Beck, baru pada 1851 sekolah pelatihan medis didirikan di Jawa, tetapi hanya melayani segelintir orang. Kurangnya investasi dalam kesejahteraan masyarakat memperburuk dampak sosial dari Cultuurstelsel.
4.3 Kolaborasi Elit Pribumi
Banyak elit pribumi, seperti bupati, berkolaborasi dengan Belanda untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan mereka. Hal ini melemahkan solidaritas sosial dan mempersulit upaya kolektif untuk menentang eksploitasi kolonial.
5. Warisan dan Relevansi Historis
Masalah sosial pada 1840-an di Indonesia, terutama akibat Cultuurstelsel, memiliki dampak jangka panjang. Kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial yang diciptakan sistem ini menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan nasionalis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1912). Selain itu, kritik terhadap eksploitasi kolonial, seperti yang diungkapkan oleh Multatuli (Eduard Douwes Dekker) dalam bukunya Max Havelaar (1860), membantu mengubah kebijakan kolonial menuju Politik Etis pada 1901, yang berupaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan pribumi.
Dari perspektif modern, periode ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi ekstraktif dapat menghancurkan struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Studi oleh Acemoglu dan Robinson (2012) menegaskan bahwa institusi kolonial yang eksploitatif, seperti Cultuurstelsel, memiliki efek jangka panjang terhadap ketimpangan dan kemiskinan di negara-negara pascakolonial.
6. Kesimpulan
Pada tahun 1840-an, masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa, menghadapi masalah sosial yang parah akibat Cultuurstelsel. Kemiskinan struktural, kelaparan, eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan sosial, dan ketegangan dengan kolonial Belanda menciptakan penderitaan yang meluas bagi petani pribumi. Meskipun sistem ini menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, dampaknya terhadap masyarakat lokal sangat merugikan, dengan tingkat kematian yang lebih tinggi dan krisis pangan yang berulang. Perlawanan sporadis dan kritik awal dari tokoh seperti Ronggowarsito menandai benih kesadaran sosial yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasionalis. Periode ini menjadi pengingat akan konsekuensi dari eksploitasi kolonial dan pentingnya kebijakan yang berkeadilan sosial untuk mencegah penderitaan serupa di masa depan.
Referensi
BACA JUGA: Cara Manusia Memahami Kondisi Secara Visualisme Mendalam: Proses, Mekanisme, dan Aplikasi
BACA JUGA: Spesifikasi Mobil Toyota Kijang 1998: Ikon MPV Indonesia dengan Inovasi Signifikan
BACA JUGA: Sejarah Kemerdekaan Grenada: Perjuangan Pulau Rempah Menuju Kedaulatan