Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, kehilangan 9,48 juta warga dalam lima tahun terakhir. Inflasi tahunan Indonesia meningkat menjadi 3,55% pada Januari 2026 dari 2,92% sebulan sebelumnya, tertinggi sejak Mei 2023.
Fenomena biaya hidup naik kelas menengah turun kelas kini menjadi ancaman nyata. Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang, sementara Upah Minimum Provinsi Jakarta 2025 hanya Rp5,39 juta. Kesenjangan ini menciptakan tekanan ekonomi luar biasa bagi jutaan keluarga kelas menengah Indonesia.
Apa itu biaya hidup naik kelas menengah turun kelas? Menurut BPS, kelas menengah adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional (Rp2,04 juta – Rp9,9 juta per kapita per bulan). Fenomena ini terjadi ketika inflasi dan kenaikan biaya hidup tidak diimbangi kenaikan upah, sehingga kelompok kelas menengah terpaksa turun menjadi aspiring middle class atau bahkan kelompok rentan miskin.
Mengapa Biaya Hidup Naik Terus Menerus?
Inflasi perumahan melonjak tajam mencapai 11,93% pada Januari 2026 dibandingkan 1,62% pada Desember 2025, terutama akibat efek basis perbandingan dari diskon tarif listrik yang diberikan awal 2025. Inflasi inti mencapai 2,45% pada Januari 2026, terkuat dalam sembilan bulan terakhir.
Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga. Padahal, Upah Minimum Provinsi Jakarta 2025 hanya Rp5,39 juta. Kesenjangan hampir tiga kali lipat ini menciptakan tekanan ekonomi yang luar biasa bagi kelas menengah.
Faktor utama kenaikan biaya hidup meliputi:
Inflasi Pangan yang Volatil. Kelompok volatile food pada Januari 2026 mengalami inflasi tahunan sebesar 1,14% setelah mengalami deflasi bulanan 1,96% akibat masa panen cabai dan bawang merah. Namun harga pangan tetap menjadi tekanan utama dengan inflasi mencapai 1,54% secara tahunan, turun dari 4,58% pada Desember 2025.
Kenaikan Tarif dan Pajak. Implementasi PPN 12% dan berbagai pungutan baru seperti Tapera serta kenaikan iuran BPJS Kesehatan menambah beban pengeluaran bulanan keluarga kelas menengah hingga ratusan ribu rupiah per bulan.
Biaya Perumahan dan Transportasi. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami inflasi tahunan tertinggi sebesar 11,93% pada Januari 2026. Komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah tarif listrik dengan andil 1,49%, serta tarif air minum PAM dengan andil 0,14%.
Pelemahan Nilai Tukar dan Administered Prices. Kelompok administered prices mencatat inflasi tahunan 9,71% pada Januari 2026, meningkat dari 1,93% bulan sebelumnya. Meski secara bulanan mengalami deflasi 0,32% akibat penurunan harga BBM non-subsidi, tekanan tahunan tetap tinggi.
Definisi dan Kriteria Kelas Menengah Indonesia 2026
BPS menggunakan kriteria Bank Dunia untuk menentukan kelas menengah, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan. Dengan garis kemiskinan Maret 2024 sebesar Rp582.932 per kapita per bulan, maka kelas menengah adalah kelompok dengan pengeluaran Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.
Untuk keluarga dengan 4 anggota, ini berarti total pengeluaran bulanan berkisar Rp8,16 juta hingga Rp39,6 juta. Namun realitasnya, median pengeluaran kelas menengah hanya Rp2,85 juta per kapita per bulan (data BPS), berarti mayoritas kelas menengah berada sangat dekat dengan batas bawah kategori ini.
Perbandingan kategori ekonomi berdasarkan BPS 2024:
Kelompok Miskin: Pengeluaran di bawah garis kemiskinan (di bawah Rp582.932 per kapita) – 25,22 juta jiwa (9,03%)
Kelompok Rentan Miskin: Pengeluaran 1-1,5 kali garis kemiskinan (Rp582.932 – Rp874.398 per kapita) – 67,69 juta jiwa (24,23%)
Kelompok Menuju Kelas Menengah (Aspiring Middle Class): Pengeluaran 1,5-3,5 kali garis kemiskinan (Rp874.398 – Rp2,04 juta per kapita) – 137,5 juta jiwa (49,22%)
Kelas Menengah: Pengeluaran 3,5-17 kali garis kemiskinan (Rp2,04 juta – Rp9,9 juta per kapita) – 47,85 juta jiwa (17,13%)
Kelas Atas: Pengeluaran di atas 17 kali garis kemiskinan (di atas Rp9,9 juta per kapita) – 1,07 juta jiwa (0,38%)
Data Penurunan Kelas Menengah: Statistik Mengkhawatirkan
Berdasarkan data BPS, jumlah dan persentase penduduk kelas menengah periode 2021-2024 mengalami penurunan konsisten. Pada 2021, kelas menengah mencapai 53,83 juta jiwa (19,82% populasi). Angka ini terus menyusut menjadi 49,51 juta jiwa pada 2022, 48,27 juta jiwa pada 2023, dan hanya 47,85 juta jiwa pada 2024 (17,13% populasi).
Dalam periode lima tahun terakhir, Indonesia kehilangan hampir 10 juta warga kelas menengah. Sebagian besar dari mereka bergeser ke kategori “menuju kelas menengah” atau aspiring middle class.
Kelompok menuju kelas menengah mengalami kenaikan dari 128,85 juta pada 2019 menjadi 137,5 juta pada 2024, setara dengan 49,22% dari total penduduk Indonesia. Peningkatan kelompok ini menunjukkan bahwa penurunan kelas sejati sedang terjadi, bukan sekadar pergeseran ke kelas atas.
Dampak Biaya Hidup Naik terhadap Kelas Menengah
Tekanan Daya Beli yang Berkepanjangan
Kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar perlahan mengubah struktur pengeluaran rumah tangga kelas menengah, dengan porsi belanja kebutuhan esensial yang meningkat sementara ruang fiskal untuk tabungan, rekreasi, dan investasi jangka panjang kian menyempit.
Dampak konkret yang dirasakan:
Penghematan Drastis pada Pengeluaran Non-Esensial. Keluarga kelas menengah menunda pembelian barang elektronik, kendaraan, dan renovasi rumah. Frekuensi makan di luar dan liburan keluarga berkurang signifikan.
Pengurangan Investasi Pendidikan. Banyak orang tua terpaksa memindahkan anak dari sekolah swasta ke sekolah negeri, menunda kuliah, atau memilih universitas yang lebih terjangkau meski bukan pilihan utama.
Ketergantungan pada Utang. Data OJK menunjukkan distribusi pinjaman melalui Pegadaian meningkat tajam 25,83 persen, sementara pinjaman online naik 9,03 persen secara tahunan. Utang konsumtif menjadi solusi jangka pendek yang berisiko memperburuk kondisi finansial jangka panjang.
Terhentinya Akumulasi Aset. Kemampuan menabung menurun drastis, sehingga rencana membeli rumah, kendaraan, atau berinvestasi harus ditunda bertahun-tahun.
Fenomena Duck Syndrome di Kalangan Kelas Menengah
Duck syndrome menggambarkan kondisi seseorang yang terlihat stabil dan tenang di permukaan, tetapi sebenarnya sangat kewalahan di bawahnya. Banyak keluarga kelas menengah mempertahankan penampilan finansial yang stabil padahal sesungguhnya mereka berjuang keras melawan tekanan ekonomi.
Gejala duck syndrome pada kelas menengah:
- Tetap mengirim anak ke sekolah swasta meski harus berutang
- Mempertahankan gaya hidup media sosial padahal tabungan menipis
- Menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan dasar
- Stress finansial yang disembunyikan dari lingkungan sosial
Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Proporsi konsumsi pengeluaran kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Ketika daya beli kelas menengah menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut melambat.
Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5% pada 2025, lebih rendah dari asumsi APBN 2025 yang menargetkan 5,2%. Penurunan kelas menengah menjadi salah satu faktor utama perlambatan ini.
Penyebab Utama Kelas Menengah Turun Kelas
Dampak Pandemi yang Berkepanjangan
ADB menyebutkan penurunan kelas menengah sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan pergeseran ke pekerjaan bergaji lebih rendah. Banyak pekerja sektor formal kehilangan pekerjaan dan beralih ke sektor informal dengan pendapatan yang jauh lebih rendah.
Deindustrialisasi dan Pergeseran Struktural
Deindustrialisasi menyebabkan perpindahan pekerja ke sektor jasa berkeahlian rendah, dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang terus menurun sejak 1995. Sektor manufaktur yang seharusnya menyerap tenaga kerja berkualitas dengan upah memadai kini mengalami penyusutan.
Ketidakseimbangan Kebijakan Pemerintah
Masyarakat kelas menengah seringkali tidak mendapatkan manfaat atau subsidi yang diterima kelas bawah, namun di sisi lain tidak memiliki sumber daya sebanyak masyarakat kelas atas. Mereka terjebak dalam zona abu-abu: terlalu “kaya” untuk mendapat bantuan sosial, tapi terlalu rentan untuk bertahan tanpa dukungan.
Kebijakan yang membebani kelas menengah:
- Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%
- Implementasi Tapera yang memotong gaji 3%
- Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berkala
- Pembatasan BBM bersubsidi
- Kenaikan tarif tol dan transportasi
Kesenjangan Ekonomi yang Melebar
Dalam sepuluh tahun terakhir, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia melonjak 163 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 57 persen. Ketimpangan ini menciptakan konsentrasi kekayaan yang tidak adil dan mempersulit mobilitas ekonomi ke atas.
Strategi Bertahan di Tengah Krisis Biaya Hidup
Manajemen Keuangan yang Ketat
Keluarga kelas menengah harus menerapkan budgeting ketat dengan prinsip 50-30-20: 50% untuk kebutuhan esensial, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Namun di kondisi saat ini, banyak yang harus menyesuaikan menjadi 70-20-10 atau bahkan 80-15-5.
Langkah praktis:
Audit Pengeluaran Bulanan. Catat semua pengeluaran selama 3 bulan untuk mengidentifikasi pos yang bisa dipangkas.
Prioritaskan Kebutuhan Esensial. Fokuskan pengeluaran pada pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Kurangi Lifestyle Inflation. Hindari godaan untuk meningkatkan gaya hidup meski pendapatan bertambah.
Manfaatkan Teknologi. Gunakan aplikasi budgeting dan cashback untuk mengoptimalkan setiap rupiah yang dibelanjakan.
Diversifikasi Sumber Pendapatan
Mengandalkan satu sumber pendapatan sangat berisiko. Kelas menengah perlu mengembangkan side hustle atau passive income:
- Freelancing sesuai keahlian (desain, penulisan, konsultasi)
- Investasi di reksadana atau saham untuk pemula
- Bisnis online dengan modal kecil
- Menyewakan aset yang dimiliki (kamar kos, kendaraan)
- Menjadi content creator atau affiliate marketer
Investasi pada Skill dan Pendidikan
Yorga Permana dari SBM ITB menyoroti bahwa kerja layak menjadi kunci untuk mencegah penurunan kelas menengah, dengan pentingnya dorongan pada sektor jasa berkeahlian tinggi.
Investasi pada peningkatan keahlian:
- Ikuti kursus online gratis atau berbayar di platform seperti Coursera, Udemy
- Pelajari skill digital yang dibutuhkan pasar: coding, digital marketing, data analysis
- Dapatkan sertifikasi profesional yang meningkatkan nilai jual di pasar kerja
- Bangun personal branding melalui LinkedIn dan portfolio online
Membangun Emergency Fund yang Kuat
Dana darurat setara 6-12 bulan pengeluaran menjadi prioritas utama. Mulai dengan target kecil: Rp5 juta, kemudian tingkatkan bertahap hingga mencapai target ideal.
Kolaborasi dan Mutual Support
Bergabung dengan komunitas atau kelompok arisan produktif dapat membantu berbagi beban dan menciptakan peluang baru. Networking yang kuat membuka akses terhadap informasi pekerjaan, peluang bisnis, dan dukungan emosional.
Solusi Jangka Panjang: Peran Pemerintah dan Kebijakan
ADB merekomendasikan pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi bisnis, pengurangan hambatan birokrasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan akses bisnis terhadap keuangan.
Reformasi Kebijakan Fiskal
Pemerintah perlu mempertimbangkan:
Relaksasi Pajak untuk Kelas Menengah. Naikkan threshold penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp54 juta menjadi Rp72 juta per tahun untuk meringankan beban kelas menengah bawah.
Subsidi Terarah. Berikan bantuan spesifik untuk kelas menengah dalam bentuk subsidi pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Penundaan Kebijakan Beban Tambahan. Tinjau ulang implementasi Tapera dan kenaikan iuran yang membebani daya beli.
Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
Investasi dalam pengembangan infrastruktur seperti transportasi dan konektivitas digital dapat mengurangi biaya operasi bisnis dan membuka kesempatan kerja.
Strategi yang perlu diprioritaskan:
- Pengembangan kawasan ekonomi khusus yang menarik investasi
- Penguatan sektor manufaktur dan industri padat karya berkualitas
- Insentif bagi perusahaan yang membayar upah layak
- Pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri
Pengendalian Inflasi Pangan
Stabilisasi harga pangan melalui:
- Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan
- Cadangan pangan strategis yang memadai
- Diversifikasi sumber impor pangan
- Pemberdayaan petani lokal dengan teknologi modern
Proyeksi Masa Depan Kelas Menengah Indonesia
Center of Economics memproyeksikan jumlah kelas menengah akan turun menjadi 46,9 juta orang pada 2025 atau berkurang 2% dari jumlah kelas menengah di 2024. Bahkan dengan adanya pungutan dan tarif pajak baru yang semakin besar, jumlah kelas menengah bisa menurun 7% hingga 8% menjadi 44,7-44,3 juta orang di 2025.
Kondisi ini dapat merusak tujuan pemerintah Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada 2045, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.
Skenario yang mungkin terjadi:
Skenario Optimis: Dengan reformasi kebijakan yang tepat dan pemulihan ekonomi global, penurunan dapat dihentikan pada 2026-2027 dan mulai recovery pada 2028.
Skenario Moderat: Penurunan berlanjut hingga 2027 dengan kecepatan 1-2% per tahun, stabil pada 2028-2029, mulai recovery lambat setelahnya.
Skenario Pesimis: Tanpa intervensi signifikan, penurunan berlanjut 3-5% per tahun hingga 2027, dengan kelas menengah menyusut menjadi kurang dari 40 juta jiwa.
Baca Juga 172 Juta Warga RI Miskin Versi World Bank 2026
Pertanyaan Umum: Biaya Hidup Naik Kelas Menengah Turun Kelas
Apa yang dimaksud dengan kelas menengah turun kelas?
Kelas menengah turun kelas adalah fenomena di mana keluarga yang sebelumnya memiliki pengeluaran 3,5-17 kali garis kemiskinan mengalami penurunan daya beli sehingga bergeser ke kategori “menuju kelas menengah” atau bahkan kelompok rentan miskin. Hal ini disebabkan oleh inflasi, kenaikan biaya hidup, kehilangan pekerjaan, atau pengurangan pendapatan yang tidak diimbangi dengan penyesuaian upah yang memadai.
Berapa biaya hidup ideal untuk kelas menengah di Indonesia 2026?
Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang. Untuk kota-kota besar lainnya, biaya hidup berkisar Rp8-12 juta per bulan untuk keluarga dengan 4 anggota. Ini mencakup biaya sewa/cicilan rumah, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Mengapa kelas menengah Indonesia terus menurun?
Penurunan kelas menengah disebabkan oleh kombinasi faktor: (1) inflasi yang lebih tinggi dari kenaikan upah, (2) dampak pandemi yang menggeser pekerja ke sektor informal bergaji rendah, (3) deindustrialisasi yang mengurangi lapangan kerja berkualitas, (4) kebijakan fiskal yang membebani seperti kenaikan PPN dan pungutan baru, (5) kesenjangan ekonomi yang melebar dengan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite.
Apa dampak turunnya jumlah kelas menengah terhadap ekonomi Indonesia?
Kelas menengah berkontribusi 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat, sehingga penurunan jumlah mereka berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Konsumsi domestik menurun, investasi melambat, penerimaan pajak berkurang, dan target Indonesia Emas 2045 menjadi terancam. Secara sosial, ini juga meningkatkan ketegangan dan ketimpangan dalam masyarakat.
Bagaimana cara kelas menengah bertahan di tengah krisis biaya hidup?
Strategi bertahan meliputi: (1) menerapkan budgeting ketat 50-30-20 atau disesuaikan, (2) diversifikasi sumber pendapatan melalui side hustle, (3) membangun emergency fund setara 6-12 bulan pengeluaran, (4) investasi pada peningkatan skill dan pendidikan, (5) mengurangi lifestyle inflation dan fokus pada kebutuhan esensial, (6) memanfaatkan teknologi untuk efisiensi pengeluaran.
Apakah ada bantuan pemerintah untuk kelas menengah?
Masyarakat kelas menengah seringkali tidak mendapatkan manfaat atau subsidi yang diterima kelas bawah. Saat ini belum ada program bantuan khusus untuk kelas menengah. Namun mereka dapat memanfaatkan program umum seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mengembangkan usaha, subsidi KRL untuk transportasi, dan program pelatihan kerja dari Kemnaker.
Kesimpulan
Fenomena biaya hidup naik kelas menengah turun kelas merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia. Data BPS menunjukkan penurunan drastis dari 57,33 juta warga kelas menengah pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta pada 2024, dengan proyeksi penurunan berlanjut hingga 2026.
Inflasi tahunan Indonesia meningkat menjadi 3,55% pada Januari 2026, tertinggi sejak Mei 2023, dengan tekanan utama dari harga pangan, perumahan, dan energi. Kesenjangan antara kenaikan biaya hidup dan pertumbuhan upah menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong jutaan keluarga turun kelas.
Solusi memerlukan pendekatan komprehensif: individu perlu menerapkan manajemen keuangan ketat dan diversifikasi pendapatan, sementara pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan fiskal, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengendalikan inflasi pangan. Tanpa tindakan konkret, target Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.
Kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Melindungi dan memperkuat kelompok ini bukan hanya soal angka statistik, tetapi tentang masa depan ekonomi dan stabilitas sosial bangsa.
Referensi:
- Badan Pusat Statistik (BPS) – Data Kelas Ekonomi Indonesia 2019-2024
- Trading Economics – Tingkat Inflasi Indonesia 2026
- Asian Development Bank (ADB) – Asian Development Outlook April 2025
- CNBC Indonesia – Nasib Kelas Menengah Indonesia 2026
- Kompas – Ancaman Ekonomi 2025 Kelas Menengah
- ANTARA News – Provinsi Biaya Hidup Tertinggi 2025
- Litbang Kompas – Survei Kepercayaan Publik Agustus 2025
- OJK – Data Distribusi Pinjaman 2025