Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook Bank Dunia edisi April 2025, sebanyak 60,3% penduduk Indonesia atau setara 172 juta jiwa dikategorikan miskin menggunakan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas. Angka ini menggunakan ambang batas pengeluaran US$6,85 per kapita per hari, atau sekitar Rp1,15 juta per bulan.
Namun, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2024 hanya 8,57% atau 24,06 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin. Mengapa perbedaan ini bisa terjadi? Artikel ini akan mengupas tuntas fakta di balik angka 172 juta warga RI miskin, membandingkannya dengan negara tetangga, dan memberikan perspektif komprehensif tentang realitas kemiskinan di Indonesia.
Apa Itu Standar Kemiskinan Bank Dunia?
Bank Dunia menggunakan tiga ambang batas kemiskinan internasional: US$2,15 per hari untuk kemiskinan ekstrem, US$3,65 untuk negara berpendapatan menengah-bawah, dan US$6,85 untuk negara berpendapatan menengah-atas.
Untuk Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023, Bank Dunia menerapkan standar US$6,85 per kapita per hari. Angka ini menggunakan Purchasing Power Parity (PPP), di mana US$1 PPP setara dengan Rp5.993,03 pada 2024. Dengan demikian, standar US$6,85 setara dengan sekitar Rp38.411 per hari atau Rp1,15 juta per bulan.
Karakteristik Standar Bank Dunia:
- Dirancang untuk perbandingan global antar negara
- Menggunakan median garis kemiskinan dari 37 negara berpendapatan menengah-atas
- Mempertimbangkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup
- Tidak disesuaikan dengan biaya hidup lokal spesifik Indonesia
Bank Dunia sendiri menyarankan setiap negara untuk menetapkan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi dan budaya lokal.
Perbedaan Metode BPS dan Bank Dunia
Metodologi BPS Indonesia
BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) yang menghitung garis kemiskinan berdasarkan jumlah minimum uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.
Detail Pendekatan BPS:
- Komponen makanan: Dirancang memberikan minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari
- Menggunakan pola konsumsi rumah tangga Indonesia (nasi, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayuran)
- Dihitung per provinsi dengan memisahkan wilayah urban dan rural
- Garis kemiskinan September 2024 sebesar Rp595.242 per kapita per bulan
BPS mengukur kemiskinan di tingkat rumah tangga, mengakui bahwa pengeluaran dan konsumsi umumnya terjadi secara kolektif dalam keluarga. Garis kemiskinan rumah tangga pada September 2024 dengan rata-rata anggota 4,71 orang adalah Rp2.803.590 per bulan.
Mengapa Angka Berbeda Drastis?
Perbandingan Garis Kemiskinan:
- Bank Dunia: Rp1,15 juta per kapita per bulan
- BPS: Rp595.242 per kapita per bulan
- Selisih: Hampir 2x lipat
Standar Bank Dunia menilai kemiskinan dari perspektif kesejahteraan global, bukan sekadar kemampuan bertahan hidup, dengan mempertimbangkan akses layak terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kualitas hidup sesuai level ekonomi negara.
Posisi Indonesia di ASEAN: Kemiskinan Tertinggi Kedua
Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia menempati posisi tertinggi kedua dalam persentase penduduk miskin berdasarkan standar upper middle-income country.
Peringkat Kemiskinan ASEAN (Standar Bank Dunia):
- Laos: 68,9% (5,37 juta dari 7,8 juta penduduk)
- Indonesia: 60,3% (172 juta dari 285,1 juta penduduk)
- Filipina: 50,6% (58,59 juta dari 115,8 juta penduduk)
- Vietnam: 18,2% (18,38 juta dari 101 juta penduduk)
- Thailand: 7,1% (5,1 juta dari 71,9 juta penduduk)
- Malaysia: 1,3% (462.800 dari 35,6 juta penduduk)
Bahkan dibandingkan dengan China, angka kemiskinan Indonesia masih terpaut jauh, di mana China mencatat 11,9% dari total populasi 1,4 miliar orang atau sekitar 166,6 juta penduduk.
Apa yang Membedakan Malaysia dan Thailand?
Malaysia dengan tingkat kemiskinan hanya 1,3% dan Thailand 7,1% memiliki beberapa keunggulan:
- PDB per kapita lebih tinggi (Malaysia: US$13.000+, Thailand: US$7.000+)
- Upah minimum lebih tinggi disesuaikan inflasi
- Sistem jaminan sosial lebih komprehensif
- Investasi pendidikan dan kesehatan lebih besar
Proyeksi Kemiskinan Indonesia 2025-2027
Bank Dunia memproyeksikan persentase penduduk miskin Indonesia akan menurun bertahap: 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.
Faktor Penurunan Proyeksi:
- Pertumbuhan ekonomi yang stabil
- Program perlindungan sosial pemerintah
- Peningkatan upah minimum
- Ekspansi sektor formal
Namun, penurunan ini masih relatif lambat dan Indonesia akan tetap berada di posisi kedua tertinggi di ASEAN hingga 2027 berdasarkan proyeksi Bank Dunia.
Data Kemiskinan Terkini BPS 2025
Data terbaru BPS per Maret 2025 menunjukkan penurunan menjadi 8,47%, atau 23,85 juta orang, turun 0,21 juta orang dibanding September 2024.
Capaian BPS:
- Kemiskinan September 2024 sebesar 8,57% menjadi capaian terendah Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan BPS pada 1960
- Kemiskinan ekstrem Maret 2025 sebesar 0,85% atau 2,38 juta orang, turun dari 1,26% atau 3,56 juta orang pada Maret 2024
- Gini ratio Maret 2025 sebesar 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024, menunjukkan penurunan ketimpangan
Distribusi Geografis Kemiskinan:
- Tingkat kemiskinan tertinggi di Papua Pegunungan: 30,03%
- Tingkat kemiskinan terendah di Bali: 3,72%
- 18 provinsi di bawah rata-rata nasional
- 20 provinsi di atas rata-rata nasional
Implikasi Perbedaan Data untuk Kebijakan
Untuk Pemerintah Indonesia
Metodologi BPS yang mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar lebih relevan untuk perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan domestik.
Program Berbasis Data BPS:
- Bantuan Langai Tunai (BLT)
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Makan Bergizi Gratis (program baru 2025)
Untuk Perspektif Global
Data Bank Dunia berfungsi sebagai cermin evaluasi, menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan Indonesia bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi kemampuan warga menikmati standar hidup layak sesuai status ekonomi nasional.
Apa yang Harus Dilakukan:
- Meningkatkan upah riil yang disesuaikan inflasi
- Memperluas akses ke pendidikan berkualitas
- Memperbaiki layanan kesehatan universal
- Menciptakan lapangan kerja formal dengan benefit memadai
- Mengurangi kesenjangan urban-rural
Mengapa Standar Kemiskinan Penting?
Perspektif Kebutuhan Dasar vs Kesejahteraan
Garis kemiskinan BPS (Rp595.242/bulan) cukup untuk:
- Makanan dasar 2.100 kkal/hari
- Transportasi minimal
- Kesehatan sangat mendasar
- Pendidikan terbatas
Garis kemiskinan Bank Dunia (Rp1,15 juta/bulan) memungkinkan:
- Nutrisi lebih baik
- Akses ke layanan kesehatan berkualitas
- Pendidikan hingga tingkat tinggi
- Perumahan layak
- Tabungan dan asuransi
Realitas di Lapangan
Jutaan penduduk Indonesia yang secara statistik nasional tergolong “tidak miskin”, tetap masuk kategori miskin dalam penghitungan global.
Contoh: Seseorang dengan pengeluaran Rp700.000/bulan:
- Menurut BPS: Tidak miskin (di atas Rp595.242)
- Menurut Bank Dunia: Miskin (di bawah Rp1,15 juta)
Solusi Jangka Panjang Mengatasi Kemiskinan
1. Peningkatan Kualitas SDM
Program Konkret:
- Memperluas program beasiswa untuk keluarga kurang mampu
- Meningkatkan kualitas guru dan fasilitas sekolah di daerah tertinggal
- Mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri
2. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
Strategi:
- Mendorong investasi di sektor padat karya
- Memberikan insentif UMKM untuk naik kelas
- Memfasilitasi digitalisasi usaha mikro
- Meningkatkan upah minimum sesuai produktivitas
3. Perlindungan Sosial Komprehensif
Sistem yang Dibutuhkan:
- Universal healthcare yang efektif
- Pensiun untuk pekerja informal
- Asuransi pengangguran
- Bantuan tunai bersyarat yang tepat sasaran
4. Pengurangan Kesenjangan Regional
Fokus Prioritas:
- Membangun infrastruktur di daerah tertinggal
- Memberikan insentif investasi di luar Jawa
- Meningkatkan konektivitas antar pulau
- Desentralisasi layanan publik berkualitas
5. Reformasi Struktural
Langkah Krusial:
- Reformasi birokrasi untuk efisiensi belanja negara
- Pemberantasan korupsi yang sistematis
- Perbaikan iklim investasi
- Penguatan supremasi hukum
Baca Juga 5 Solusi Kemiskinan Struktural Indonesia 2026
FAQ: Pertanyaan Umum tentang 172 Juta Warga RI Miskin
Mengapa angka Bank Dunia dan BPS sangat berbeda?
Perbedaan terjadi karena standar garis kemiskinan dan metodologi yang berbeda. Bank Dunia menggunakan standar global US$6,85 per hari untuk upper middle-income countries, sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar lokal sebesar Rp595.242 per bulan. Keduanya tidak saling bertentangan, hanya memiliki tujuan pengukuran yang berbeda.
Apakah 172 juta orang Indonesia benar-benar miskin?
Tergantung definisi kemiskinan yang digunakan. Menurut standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah-atas, ya, 60,3% atau 172 juta orang dikategorikan miskin karena pengeluaran mereka di bawah US$6,85 per hari. Namun, menurut standar nasional BPS yang mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, hanya 8,57% atau 24,06 juta orang yang miskin pada September 2024.
Bagaimana posisi Indonesia dibanding negara ASEAN lain?
Indonesia menempati posisi tertinggi kedua di ASEAN dengan 60,3% penduduk miskin, hanya di bawah Laos (68,9%), dan jauh lebih tinggi dari Filipina (50,6%), Vietnam (18,2%), Thailand (7,1%), dan Malaysia (1,3%).
Apakah kemiskinan Indonesia akan menurun?
Bank Dunia memproyeksikan penurunan bertahap: 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027. Sementara data BPS menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 8,57% (September 2024) menjadi 8,47% (Maret 2025).
Mana data yang lebih akurat untuk Indonesia?
BPS menyarankan data nasional lebih relevan untuk kebijakan domestik karena mencerminkan biaya hidup lokal dan pola konsumsi Indonesia. Namun, data Bank Dunia berguna untuk perbandingan internasional dan menilai kesejahteraan Indonesia relatif terhadap negara berpendapatan setara.
Apa dampak perbedaan data ini terhadap rakyat?
Perbedaan data membantu memberikan perspektif lengkap: data BPS untuk program bantuan sosial domestik, data Bank Dunia untuk evaluasi posisi Indonesia di tingkat global. Tantangan kemiskinan kini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi kemampuan menikmati standar hidup layak sesuai status ekonomi nasional.
Bagaimana Indonesia bisa keluar dari posisi ini?
Diperlukan pendekatan komprehensif: peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan upah riil, perlindungan sosial universal, pengurangan kesenjangan regional, dan reformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan.
Memahami Kemiskinan dengan Bijak
Angka 172 juta warga RI miskin menurut standar Bank Dunia bukanlah vonis, melainkan panggilan untuk evaluasi dan pembenahan. Kedua data—Bank Dunia dan BPS—tidak saling bertentangan, hanya menggunakan standar dan tujuan pengukuran yang berbeda.
Poin-Poin Penting:
- 60,3% atau 172 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$6,85 per hari menurut standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah-atas
- Data BPS mencatat 8,57% atau 24,06 juta penduduk miskin (September 2024) berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar lokal
- Indonesia menempati posisi tertinggi kedua di ASEAN, hanya di bawah Laos dan jauh lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam
- Proyeksi menunjukkan penurunan bertahap hingga 55,5% pada 2027, namun Indonesia tetap akan berada di posisi atas ASEAN
- Diperlukan reformasi struktural menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ke standar global
Langkah ke Depan:
Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk:
- Meningkatkan produktivitas dan upah pekerja
- Memperluas akses pendidikan dan kesehatan berkualitas
- Menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif
- Mengurangi kesenjangan regional dan sosial ekonomi
- Membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Yang terpenting, pertumbuhan ekonomi harus benar-benar terasa di dapur, sekolah, dan layanan kesehatan masyarakat—bukan sekadar angka statistik.
Artikel ini disusun berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Macro Poverty Outlook Bank Dunia, dan berbagai sumber kredibel lainnya. Semua statistik dan klaim telah diverifikasi dengan sumber terpercaya untuk memastikan akurasi informasi.
Sumber Referensi
- World Bank – Macro Poverty Outlook April 2025
- Badan Pusat Statistik (BPS) – Data Kemiskinan September 2024
- Badan Pusat Statistik (BPS) – Data Kemiskinan Maret 2025
- BPS – Understanding the Differences in Poverty Rates (Mei 2025)
- Bisnis.com – “Bank Dunia: 60,3% Penduduk Indonesia Tergolong Miskin” (April 2025)
- CNBC Indonesia – “Data Bank Dunia: Penduduk Miskin Indonesia Capai 60,3%” (April 2025)
- TheStance.id – “Bank Dunia: 60 Persen Penduduk Indonesia Miskin” (September 2025)
- Urbanvibes.id – “Indonesia Posisi Kedua Dunia Penduduk Miskin Versi World Bank 2025” (Januari 2026)
- Merdeka.com – “Laporan Bank Dunia, Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN” (Mei 2025)
Disclaimer: Artikel ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi. Semua data bersumber dari lembaga resmi dan media kredibel. Pembaca disarankan untuk selalu mengecek sumber primer untuk informasi terkini.