Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, angka kemiskinan Indonesia tercatat 8,47 persen atau 23,85 juta orang. Meski menunjukkan penurunan dari September 2024 yang sebesar 8,57 persen, tantangan kemiskinan struktural masih menjadi persoalan kompleks yang membutuhkan solusi jangka panjang berkelanjutan.
Kemiskinan struktural bukan sekadar masalah individu yang malas atau kurang usaha. Ini adalah persoalan sistemik yang menjerat masyarakat dalam lingkaran ketidakberdayaan akibat struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Ketika sebagian besar masyarakat terperangkap tanpa akses pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, atau modal usaha—meski mereka rajin bekerja—inilah yang disebut kemiskinan struktural.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang penyebab kemiskinan struktural di Indonesia dan solusi jangka panjang yang telah terbukti efektif berdasarkan data pemerintah dan program nasional 2025-2026.
Memahami Kemiskinan Struktural di Indonesia
Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi di mana kelompok masyarakat secara sistematis terperangkap dalam kemiskinan akibat hambatan struktural yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan modal usaha.
Berdasarkan data BPS Maret 2025, garis kemiskinan nasional tercatat Rp609.160 per kapita per bulan. Ini berarti rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,72 anggota memiliki pengeluaran di bawah Rp2.875.235 per bulan. Namun yang menarik, kemiskinan ekstrem—pengeluaran di bawah Rp10.739 per hari—telah menurun drastis dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,85 persen pada Maret 2025.
Faktor Penyebab Kemiskinan Struktural:
Berdasarkan laporan Indonesia.go.id 2025, kemiskinan ekstrem di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor struktural yang saling terkait: rendahnya tingkat pendidikan, akses terbatas ke layanan kesehatan dan sanitasi, minimnya kesempatan kerja produktif, ketidaksetaraan gender, dan keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas.
Akses lahan dan sumber daya ekonomi sangat terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok. Masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil tidak memiliki akses terhadap lahan produktif, modal usaha, atau jaringan distribusi pasar. Kualitas pendidikan yang timpang antara kota besar dan daerah pelosok memperparah situasi—sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru berkualitas, fasilitas minim, dan akses internet buruk.
“Kemiskinan struktural di Indonesia bukan sekadar soal kurangnya usaha individu, tetapi persoalan sistemik yang menjerat sebagian besar masyarakat ke dalam lingkaran ketidakberdayaan.” – Invesnesia, 2025
Dampak Kemiskinan Struktural terhadap Masyarakat
Dampak kemiskinan struktural sangat luas dan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan analisis CNBC Indonesia Januari 2026, kelompok aspiring middle class—yang mencakup 49,29 persen atau 138,31 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2024—berada dalam posisi rentan.
Kelompok ini berada sedikit di atas garis kemiskinan namun menghadapi risiko tinggi tergelincir kembali ke kelompok rentan ketika terjadi guncangan ekonomi. Data historis menunjukkan inflasi pangan di Indonesia mencapai rata-rata 10,58 persen dalam periode 1997-2025, jauh lebih volatil dibandingkan inflasi umum yang hanya 2,92 persen pada Desember 2025.
Dampak Utama Kemiskinan Struktural:
Pengurangan kesempatan hidup layak menjadi dampak paling nyata. Orang yang terjebak dalam kemiskinan struktural tidak memiliki akses pendidikan dan layanan kesehatan memadai. Ketidaksetaraan ekonomi yang tajam dapat memicu ketegangan sosial hingga konflik. Produktivitas nasional menurun karena sebagian besar masyarakat terperangkap dalam kemiskinan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Stres berkepanjangan, masalah kesehatan mental, dan berkurangnya harapan hidup menjadi konsekuensi kualitas hidup yang menurun. Dampak ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang susah diputus tanpa intervensi struktural yang komprehensif.
Strategi Pemerintah: Instruksi Presiden 8/2025
Komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto terhadap pengentasan kemiskinan ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditandatangani 27 Maret 2025.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2029 dan angka kemiskinan umum ditekan hingga 4,5 persen. Target ini ambisius mengingat per September 2024 masih terdapat 24,06 juta orang miskin atau 8,57 persen dari total populasi.
Tiga Strategi Kebijakan Utama Inpres 8/2025:
Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada September 2025, tiga strategi meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
Paradigma baru yang dibawa Presiden Prabowo adalah pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar pemberian bantuan sosial. Pemerintah menciptakan ekosistem yang memampukan masyarakat mandiri melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Integrasi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data kependudukan dari Dukcapil memungkinkan pemerintah melakukan identifikasi dan pemetaan yang akurat terhadap kelompok sasaran.
Solusi Jangka Panjang: Program Konkret Pemerintah
Berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran perlindungan sosial Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp496,8 triliun, meningkat dari TA 2023 yang sebesar Rp476 triliun. Alokasi ini ditambah dana Transfer Ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp133,76 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp71 triliun.
Program Bantuan Sosial Terintegrasi:
Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk memastikan akses pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan memutus rantai stunting yang berkontribusi pada kemiskinan antargenerasi.
Kartu Indonesia Pintar memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan akses layanan kesehatan universal sehingga masyarakat miskin tidak terjebak dalam lingkaran sakit-miskin-sakit.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:
Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada 1,8 juta debitur hingga 2025, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dibanding rentenir. Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) menyalurkan Rp3,71 triliun untuk sektor-sektor strategis yang mendukung ekonomi rakyat.
Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat) mendorong akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat di daerah terpencil. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,74 persen, meski literasi keuangan baru 66,64 persen.
Koperasi Merah Putih dikembangkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memberikan wadah bagi UMKM untuk berkembang. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75 persen dari total pelajar Indonesia, membangun literasi keuangan sejak dini.
Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan berkualitas merupakan kunci memutus rantai kemiskinan struktural. Pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan untuk pembangunan sekolah dan peningkatan kualitas guru di daerah terpencil. Program sekolah rakyat mendapat dukungan infrastruktur strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Akses internet di sekolah-sekolah daerah terus diperluas untuk mengurangi kesenjangan digital yang memperparah ketimpangan pendidikan. Beasiswa dan program afirmasi pendidikan memastikan anak-anak dari kelompok rentan tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang tinggi.
Infrastruktur Dasar untuk Kesejahteraan:
Kementerian Pekerjaan Umum bertugas menyiapkan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan di kantong-kantong kemiskinan. PLTS Desa dikembangkan untuk menyediakan energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat desa yang selama ini kesulitan akses listrik.
Program kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian lokal memastikan masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen namun juga produsen yang berdaya. Perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem menjadi fokus Kementerian Ketenagakerjaan.
Reformasi Kebijakan dan Tata Kelola
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah merampungkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 yang diarahkan pada platform governance. Konsep ini mendorong perbaikan kolaborasi lintas aktor dan instansi yang akan merombak struktur organisasi birokratis yang silo.
Reformasi Birokrasi Tematik fokus pada pengentasan kemiskinan dijalankan secara menyeluruh pada pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan atau kemiskinan ekstrem. Kementerian PANRB menyiapkan strategi penguatan program dengan membangun kolaborasi dengan mitra strategis.
Koordinasi Lintas Kementerian:
Inpres 8/2025 mengatur koordinasi antara 22 kementerian dan 6 lembaga untuk bersinergi membuat program pengentasan kemiskinan ekstrem. Setiap kementerian memiliki tugas spesifik yang terintegrasi dalam satu ekosistem kebijakan komprehensif.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan data by name, by address agar bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran dengan prinsip no one left behind sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Langkah Praktis Masyarakat dalam Menghadapi Kemiskinan Struktural
Masyarakat tidak harus menunggu program pemerintah sepenuhnya. Ada langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk keluar dari jerat kemiskinan struktural atau membantu sesama.
Tingkatkan Literasi Keuangan:
Manfaatkan program edukasi keuangan yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan. Bergabung dengan credit union atau koperasi yang mengedepankan pendidikan finansial dan pemberdayaan anggota. Hindari pinjaman online konsumtif dengan bunga tinggi yang dapat menjerat dalam lingkaran utang.
Sisihkan minimal 10-20 persen pendapatan untuk dana darurat agar tidak terpaksa berhutang saat menghadapi kondisi mendesak. Rencanakan pengeluaran dengan prinsip kebutuhan daripada keinginan untuk menghindari pola hidup konsumtif.
Akses Program Pemerintah:
Daftarkan diri ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jika memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial yang tepat sasaran. Manfaatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, dan program pemerintah lainnya yang tersedia.
Akses kredit murah dari program K/PMR atau K/PSP untuk modal usaha daripada meminjam dari rentenir. Ikut pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Bangun Solidaritas Komunitas:
Bentuk kelompok usaha bersama atau koperasi untuk memperkuat daya tawar dan akses ke pasar yang lebih luas. Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan sesama anggota komunitas untuk saling memberdayakan.
Manfaatkan program desa untuk membangun infrastruktur bersama yang meningkatkan kesejahteraan seluruh warga. Dorong transparansi dan partisipasi dalam penggunaan Dana Desa untuk program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Menuju Indonesia Adil 2045
Kemiskinan struktural di Indonesia bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dalam semalam. Namun dengan kombinasi kebijakan pemerintah yang komprehensif melalui Inpres 8/2025, alokasi anggaran yang signifikan mencapai ratusan triliun rupiah, penggunaan data terintegrasi untuk ketepatan sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan sekadar bantuan sosial, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan berkualitas—Indonesia memiliki jalan yang jelas menuju penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2029.
Data BPS menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan dari 9,03 persen pada Maret 2024 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025. Kemiskinan ekstrem turun drastis dari 6,18 persen pada 2014 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025. Ini membuktikan bahwa solusi jangka panjang yang sistematis dan berkelanjutan memberikan hasil nyata.
Kunci Sukses Pengentasan Kemiskinan Struktural:
Pertama, komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah. Kedua, kolaborasi lintas sektor antara kementerian, lembaga, pemda, dan masyarakat. Ketiga, data yang akurat dan terintegrasi untuk program tepat sasaran. Keempat, paradigma pemberdayaan bukan charity dalam setiap program. Kelima, fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.
Tantangan masih ada—ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, kesenjangan digital, literasi keuangan yang belum merata. Namun dengan strategi yang tepat dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Manfaatkan program pemerintah yang tersedia, tingkatkan literasi keuangan pribadi, dan bangun solidaritas komunitas. Karena pengentasan kemiskinan struktural bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia.
Baca Juga 5 Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja Jombang 2026
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Kemiskinan Struktural Solusi Jangka Panjang
Apa perbedaan kemiskinan struktural dengan kemiskinan biasa?
Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana masyarakat terperangkap dalam kemiskinan karena hambatan sistemik seperti keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan layak, dan modal usaha—bukan karena kemalasan individu. Berdasarkan data Indonesia.go.id 2025, kemiskinan struktural disebabkan faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, akses terbatas ke layanan kesehatan, minimnya kesempatan kerja produktif, dan ketidaksetaraan gender. Sedangkan kemiskinan biasa bisa bersifat sementara dan disebabkan faktor individual yang dapat berubah dengan usaha pribadi.
Berapa target penurunan kemiskinan Indonesia pada 2029?
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2029 dan angka kemiskinan umum ditekan hingga 4,5 persen dari 8,47 persen pada Maret 2025. Target ini didukung Inpres 8/2025 yang mengintegrasikan program dari 22 kementerian dan 6 lembaga dengan alokasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp496,8 triliun pada 2024.
Apa saja program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan struktural?
Program utama meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bantuan tunai bersyarat, Program Makan Bergizi Gratis untuk nutrisi anak, Kredit Melawan Rentenir yang telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada 1,8 juta debitur, Program PINTAR untuk inklusi keuangan, dan Program Satu Rekening Satu Pelajar yang mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75 persen pelajar Indonesia. Semua program menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk memastikan tepat sasaran.
Bagaimana cara mendaftar Program Keluarga Harapan (PKH)?
Daftarkan diri Anda ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui kelurahan atau desa setempat. Pemerintah menggunakan data terintegrasi dari DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi, dan data kependudukan untuk menentukan kelayakan. Pastikan data Anda by name, by address tercatat dengan benar. Verifikasi berkala dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai instruksi Inpres 8/2025.
Apakah kemiskinan struktural bisa dihilangkan sepenuhnya?
Data BPS menunjukkan kemiskinan ekstrem turun drastis dari 6,18 persen pada 2014 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025, membuktikan pengentasan kemiskinan struktural sangat mungkin dicapai dengan strategi komprehensif. Kuncinya adalah komitmen politik kuat, kolaborasi lintas sektor, data akurat, paradigma pemberdayaan bukan charity, dan fokus peningkatan kualitas SDM. Dengan pendekatan sistematis melalui Inpres 8/2025, target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2029 realistis untuk dicapai.
Bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi kemiskinan struktural?
Masyarakat dapat berperan dengan meningkatkan literasi keuangan untuk menghindari jerat utang konsumtif, memanfaatkan program pemerintah seperti PKH dan kredit murah K/PMR, membangun solidaritas komunitas melalui koperasi atau kelompok usaha bersama, dan mendorong transparansi penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Survei SNLIK 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia 92,74 persen namun literasi baru 66,64 persen—artinya masih ada ruang besar untuk edukasi finansial yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan struktural.
Artikel ini disusun berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sekretariat Negara, indonesia.go.id, dan berbagai sumber pemerintah terpercaya lainnya. Semua statistik dan program yang disebutkan telah diverifikasi dari sumber-sumber resmi untuk memastikan akurasi informasi bagi pembaca.
Sumber Referensi:
- Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2025.
- Sekretariat Negara RI. (2025). Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Indonesia.go.id. (2025). Mengurai Kemiskinan dengan Pemerataan dan Genjot Kualitas SDM.
- CNBC Indonesia. (2026). Nasib Kelas Menengah Indonesia: Bertahan atau Turun Kelas?
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). Rakornas TPAKD 2025.
- World Bank Indonesia. (2025). Updated Global Poverty Lines: Indonesia.